Sulawesi Utara

Olly Dondokambey & Steven Kandouw Teken Pernyataan Kebulatan Tekad di Sekolah Partai PDI Perjuangan

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mengikuti Program Sekolah Partai PDI Perjuangan.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Handhika Dawangi
Istimewa/PDIP Sulut
Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Teken Pernyataan Kebulatan Tekad di Sekolah Partai PDI Perjuangan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw mengikuti Program Sekolah Partai PDI Perjuangan.

Olly Dondokambey-Steven Kandouw bersama ratusan kepala daerah kader PDI Perjuangan se-Indonesia hadir di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta.

Pada giliran pertama, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw bersama Gubernur dan Wagub Kader PDIP ikut menandatangani Surat Penyataan Kebulatan Tekad. Bersama di jajaran Gubernur hadir juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

''Di sekolah Partai, Gubernur dan Wagub kader PDIP meneken kebulatan tekad," ungkap Wagub Steven Kandouw.

Seluruh kepala/wakil kepala daerah yang diusung PDI-P menandatangani surat pernyataan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). Momen tanda tangan itu disaksikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Salah satu isi pernyataan tersebut adalah berperan proaktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Lalu di poin berikutnya, para kepala PDI-P ini menyatakan tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.

Surat Penyataan

1. Berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki;

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;

4. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang — undangan dan menerapkan seluruh asas — asas umum pemerintahan yang balk (good corporate governance) dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, pembuatan/penundaan/pencabutan/pembatalan keputusan, penggunaan Diskresi, pendelegasian mandate, penerbitan izin/dispensasi/konsesi;

5. Bersikap jujur, transparan, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved