Reshuffle Kabinet
Pantas Jokowi Pilih Zulkifli Hasan Gantikan Mendag Lutfi di Kabinet, Alasannya Diungkap Presiden
Presiden Jokowi menjelaskan alasannya memilih Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Menteri Perdagangan dalam Reshuffle Kabinet Juni 2022.
lihat foto
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, telah resmi menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) di Istana Negara, Jakarta.
Saat ini, Zulhas secara resmi telah menjadi Menteri Perdagangan (Mendag), sedangkan Hadi Tjahjanto menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN).
Saat diwawancara, Zulhas berjanji akan menyelesaikan kasus minyak goreng yang belum tuntas.
Selain itu, dirinya juga berjanji akan membuat ketersediaan minayk goreng di masyarakat terjamin serta dengan harga terjangkau.
“Soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya apresiasi yang sudah dikerjakan oleh Pak Luhut, Pak Lutfi, dan teman-teman lain.”
“Saya kira background pengalaman saya yang panjang tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dan harga terjangkau,” ujarnya usai pelantikan.
Sementara, Hadi memiliki tiga janji untuk segera diselesaikan di sisa masa jabatan Jokowi.
Pertama, ia ingin menyelesaikan kasus sertifikat tanah yang terjadi di masyarakat.
Dirinya pun menargetkan adanya 126 juta sertifikat tanah yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Tugas saya yang pertama menyelesaikan masalah sertifikat (tanah) milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai sebanyak 126 juta,” ujar Hadi.
Untuk menyelesaikannya, Hadi akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu lalu berkoordinasi dengan instansi terkait.
Kedua, Hadi berjanji akan menyelesaikan kasus sengketa tanah di Indonesia.
Ia menyebut banyak kasus sengketa tanah akibat adanya overlaping atau kelebihan kepemilikan tanah oleh institusi dengan rakyat.
“Kedua, bahwa sengketa tanah juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu juga kemungkinan overlapping antara milik institusi atau dengan satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” katanya.
Ketiga, dirinya ingin menyelesaikan permasalahan tanah dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
