Gubernur Lukas Enembe Ditantang Bupati Jayapura setelah Tolak DOB Papua, Minta Bicara Fakta yang Ada

TRIBUNMANADO.CO.ID - Gubernur Papua, Lukas Enembe diminta jelaskan secara rinci dan berdasarkan data fakta terkait penolakan Daerah Otonomi Baru ( DOB ) Papua.

Sebelumnya, Lukas Enembe menyatakan menolak pemekaran DOB di Tanah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Lukas Enembe di Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Papua, di Jakarta, pada Jumat (28/05/2022).

"Soal penolakan ini, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MRP sudah tanda tangan. Jadi saya tidak mau bicara. Saya suruh tolak," tegasnya dalam video diterima Tribun-Papua.com, Sabtu (28/05/2022) malam.

Lukas mengatakan, rencana pemekaran wilayah di Papua telah memantik reaksi berbagai kalangan, terlebih bagi yang kontra.

Ia mengaku heran, sebab rencana pemekaran DOB di Papua tiba-tiba muncul, tanpa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Sebenarnya (rencana DOB) di Papua ini datang dari mana, kok tiba-tiba muncul menjadi seperti ini,” tanya Lukas.

Lukas mengaku tahu persis kondisi masyarakat Papua yang dihadapkan pada rencana DOB saat ini.

"Saya tahu betul masyarakat dan pegawai saya. Uang terbatas, bagaimana mau bawa orang. Ini belum bisa," terangnya.

Apalagi, menurut Lukas, belum da pendapatan asli daerah yang signifikan selama ini pada 29 kabupaten/kota di Papua.

Daerah, sebut Lukas, masih menggantungkan diri pada Dana Alokasi Umum (DAU).

"Apalagi akan dimekarkan lagi 3 provinsi. Uang dari mana yang akan kita ambil untuk memenuhi biaya daerah? Di dalam negara demokrasi seperti begini tidak boleh," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, Gubernur Lukas Enembe harus jujur menyikapi aspirasi masyarakat terkait DOB tersebut.

"Kita harus jujur saja dengan fakta yang ada sesuai wilayah adat.

Kita bicara aspirasi-aspirasi masyarakat, bukan pikiran orang perorang atau bicara di jalan, sebab semua itu ada mekanismenya," ujar Mathius kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Senin (30/05/2022).