Sinergi Faperta Unsrat, Polda Sulut dan Pemkab Mitra: Seminar Ketahanan Pangan dan Tanam Mangrove

TRIBUNMANADO.CO.ID - Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menggelar beragam kegiatan dalam rangka Dies Natalis ke-62.

Berkolaborasi dengan Polda Sulut dan Pemkab Mitra, Faperta menggelar seminar ketahanan pangan dan penanaman bibit jagung serta anakan mangrove.

Kegiatan pelestarian lingkungan itu dipusatkan di Pantai Bentenan, Pusomaen, pesisir Mitra, Sabtu (21/05/2022).

Kapolda Sulut, Irjen Pol Mulyatno tampil sebagai keynote speaker dalam seminat Semangat Wawasan Kebangsaan Memantapkan Ketahanan Pangan.

Sebelumnya, Dekan Faperta Unsrat Dr Ir Dedie Tooy, MSi PhD menyampaikan welcoming speech bersama Bupati Mitra James Sumendap selaku opening speech

Kapolda Sulut Irjen Pol Drs Mulyatno SH MM dalam penyampaian materi menjelaskan pentingnya membekali setiap warga negara yang baik.

Dalam diskusi yang dipandu Dr Herry Pinatik, Mulyatno mengungkapkan, terus menanamkan semangat wawasan kebangsaan adalah implementasi nilai-nilai hidup yang terkandung pada 4 konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD NKRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Nilai-nilai itu, yakni membangun karakter diri; mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara; serta melindungi segenap potensi kekayaan alam hayati NKRI termasuk flora dan fauna.

Kata Kapolda, Sulut berada di area Garis Wallacea, yang mana wilayah ini punya kekayaan flora dan fauna terbaik.

"Dari hal tersebut, setiap warga negara memiliki kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Artinya NKRI adalah harga mati," kata Kapolda dihadapan peserta yang adalah pimpinan SKPD, para Hukum Tua, camat dan Civitas Akademika Fakultas Pertanian.

Dekan Faperta Unsrat, Ir Dedie Tooy MSi PhD menjelaskan tentang pengertian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan dan ketercukupan pangan bagi masyarakat tetapi juga memenuhi stabilitas harga dan terjangkau di tengah masyarakat.

"Kemudian kemudahan akses dan distribusi pangan sampai tingkat lapisan masyarakat atau keluarga di semua daerah termasuk Mitra," ungkap Tooy.

Bupati Mitra, James Sumendap mengatakan, perlindungan masyarakat yang beraktivitas di pertambangan sebaiknya mengikuti aturan atau regulasi hukum dari negara dan pemda.

"Karena ada aturan yang wajib dijalani," ujar Bupati Sumendap.