Nasional
Menko Polhukam Mahfud MD: 'Bukan Pemerintah Saat Ini Gagal, tapi Terus Perbaiki Diri'
Mahfud MD menyinggung situasi pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Bukan gagal, tapi memperbaiki diri.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD mengatakan, dalam konteks pemberantasan korupsi dan integritas, mencari pemimpin baru yang kuat adalah tantangan Pemilu 2024.
Mahfud MD bahkan menyinggung situasi pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.
Mantan Ketua MK itu mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penilaian kalangan tertentu yang menyatakan pemerintahan menyerah dan gagal.
Hal tersebut menurutnya karena sudah banyak kemajuan yang dicapai.
Selain itu, kata dia, Pemilu 2024 sudah pasti dilakukan dan tidak ada penundaan.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menyampaikan keynote speech dengan topik 'Menjaga Integritas Bangsa' pada webinar Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar KPK, Rabu (27/4/2022).
“Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024."
"Yakni, polarisasi sub ideologi dalam pembelahan ikatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk maraknya korupsi, karena birokrasi kita ini integritasnya lemah."
"Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini,” kata Mahfud lewat keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam, Rabu (27/4/2022).
Menurutnya, persoalan integritas adalah tantangan dari waktu ke waktu, bukan hanya pada era Presiden Jokowi, tapi juga era Presiden SBY, Presiden Megawati, dan Presiden Gus Dur.
Sehingga, lanjut dia, 2024 harus disiapkan pemimpin kuat yang demokratis, agar Indonesia tidak lagi menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk.
“Kita tidak menyerah dan terus memperbaiki."
"Pemerintah saat ini tidak gagal, sebab menurut survei Kompas, indeks kepercayaan publik naik ke 73 persen, tertinggi sejak 2015."
"Indeks penegakan hukum dari 49,1 pada 2019 menjadi 65 pada Maret 2022,” beber Mahfud.
Lemahnya penegakan hukum, lanjutnya, menggeroti lembaga-lembaga hukum, dan mengancam integritas keutuhan bangsa, meskipun penegakan hukum saat ini jauh lebih baik dari tahun 2019.
