Didepak IDI, Dokter Terawan Siap Diterima PDSI, Pimpinannya Mantan Anak Buah

TRIBUNMANADO.CO.ID- Asa dokter Terawan Agus Putranto untuk mengabdi belum pupus setelah didepak dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Ini ia berlindung di bawah naungan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI).

PDSI saat ini dipimpin oleh Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Priyanto SpB MARS.

Baca juga: Sosok dokter Adib Khumaidi Ketua IDI yang Pimpin Pemecatan Dokter Terawan, Ada Jabatan di Sido Mucul

Dengan adanya PDSI ini, maka IDI bukan lagi satu-satunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia.

Hari ini, staf khusus dr Terawan, Brigjen TNI (Purn) Jajang Edi Priyanto SpB MARS mendeklarasikan pembentukan PDSI dan telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Adapun PDSI telah mengantongi SK Kemenkumham No. AHU 003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia.

Seperti diketahui sebelumnya, pemecatan dr Terawan dari IDI menjadikan perbincangan publik hingga ke anggota DPR.

Baca juga: Ternyata Dokter Terawan Bisa Gabung IDI Lagi, Pemecatan Tak Permanen, Asal Penuhi Syarat Ini

Bahkan, Ketua IDI Pusat sempat dipanggil oleh DPR untuk memberikan penjelasan terkait pemecatan mantan Menteri Kesehatan tersebut.  

"Kami sangat terbuka, pintu kami terbuka (jika terawan bergabung)," kata Ketua PDSI Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS kepada Tribunnews.com, Rabu (27/4/2022).

Lantas siapa sebenarnya sosok Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto?

Jajang Edi Priyanto dikenal sebagai staf khusus mantan Menkes Terawan Agus Putranto.

Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Tanggapi Keputusan IDI Pecat dr Terawan: Kita akan Ikut . .

Saat itu, dokter Jajang sudah purnatugas dari TNI Angkatan Darat. 

Sebelum pensiun, dokter Jajang menjadi Pati di Mabes TNI AD. 

Dokter Jajang juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Waka Puskesad).   

Dia juga pernah menjadi Pamen Denma Mabesad sebelum sebagai Waka Puskesad

Dokter Jajang juga tercatat sebagai anggota Tim Uji Klinis Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh Dokter Terawan.

Sebelum menjadi staf khusus, Jajang berkarier sebagai dokter militer dan tergabung dalam corps kesehatan militer (CKM).

Jajang pernah menjabat sebagai Direktur Pembinaan dan Penunjang Umum Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Kendati akan menerima dr Terawan di PDSI, namun mantan Kepala RSPAD itu belum menjadi anggota.

Deklarasi

Adapun sejumlah dokter mendeklarasikan PDSI di Jakarta pada Rabu (25/4/2022).

Deklarasi tersebut digelar di Jakarta dan dipimpin Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS.

Organisasi profesi ini diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS.

Dalam keterangannya, tertulis bahwa PDSI telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pada hari ini, Rabu, 27 April 2022, izinkan kami dengan kerendahan hati untuk mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) sesuai dengan SK Kemenkumham No. AHU 003638.AH.01.07.2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia," dikutip Rabu (27/4/2022).

Jajang mengatakan, tujuan berdirinya perkumpulan ini untuk memenuhi hak Warga Negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Hak kami ini telah dijawantahkan dalam SK Kemenkumham tersebut di atas," imbuhnya.

Adapun Visi PDSI adalah menjadi pelopor reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejawatan, serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Dengan membawa tiga misi yakni:

1. Mengayomi dokter dengan bersinergi bersama rakyat dan pemerintah dengan membentuk organisasi yang profesional.

2. Meningkatkan taraf kesehatan rakyat Indonesia dan kesejahteraan anggota.

3. Mendorong inovasi anak bangsa di bidang kesehatan berwawasan Indonesia untuk dunia.

Dengan demikian, PDSI berdiri atas cita-cita luhur para pendahulu di bidang ilmu kedokteran dengan mengutamakan nilai-nilai kebangsaan, kekeluargaan, sopan-santun, dan senantiasa mengantisipasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Saat dikonfirmasi Jajang menegaskan, pendirian PDSI tidak memiliki hubungan dengan polemik pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Tidak ada hubungannya (dengan polemik Terawan). Pendirian PDSI atas dasar pasal 28 UUD 1945 tentang kebebasan berserikat , berkumpul dan mengemukakan pendapat," katanya kepada Tribunnews.com.

Untuk diketahui, Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto SpB MARS merupakan Staf Khusus Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Selain itu, Jajang juga menjadi anggota uji klinis vaksin Merah Putih.

Tanggapan IDI

Sementara itu, Wakil Ketua Umum IDI Slamet Budiarto memberikan tanggapan atas dideklarasikannya PDSI oleh sejumlah dokter tersebut.

Menurutnya, organisasi kedokteran idealnya tunggal.

"Undang-undang Praktek Kedokteran dan dua kali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mensahkan IDI sebagai organisasi tunggal kedokteran," kata Slamet saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu (27/4/2022).

"Kenapa organisasi kedokteran harus tunggal? Karena menyangkut nyawa manusia, untuk perlindungan masyarakat. Kemudian di seluruh dunia, medical association hanya satu tiap negara," tambahnya.

dr Terawan dibela anggota DPR

Sebelumnya, perseteruan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI vs Dokter Terawan Agus Putranto mengundang pro kontra di kalangan pejabat negara.

Bahkan, sejumlah anggota Komisi IX DPR RI menilai, keputusan IDI memecat Dokter Terawan secara permanen dari keanggotan itu keterlaluan.

Apalagi, Dokter Terawan memberi konstribusi kesehatan kepada bangsa dan tidak pernah merugikan orang banyak.

Tak cukup anggota DPR, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga turut turun tangan melihat perseteruan tersebut.

Seperti diketahui, Dokter Terawan dipecat dari keanggotaan IDI Pusat secara permanen berdasar rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Yang lebih ironis lagi, dalam keputusan MKEK di Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3/2022), Dokter Terawan dilarang membuka praktik. 

Keputusan inilah yang membuat anggota DPR ramai-ramai membela Dokter Terawan.

Tak hanya itu, sosok Ketua Umum IDI Pusat, dr Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT pun disorot setelah pengumuman pemecatan terhadap Dokter Terawan.

Menkes Budi Gunadi jadi mediator

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Ir Budi Gunadi Sadikin ketika menghadiri acara Sidang Terbuka Dies Natalis Unair ke-67, Selasa (9/11/2021). (SURYA.CO.ID/Sulvi Sofiana)

Terkait perseteruan IDI vs Dokter Terawan, Menkes Budi Gunadi turun tangan dan akan menjadi mediatornya.

"Kemenkes akan memulai dan membantu proses mediasi antara IDI dan anggota-anggotanya agar komunikasi yang baik, sehingga situasi yang terbangun akan kondusif," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (28/3/2022).

Budi mengatakan, pihaknya juga memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan amanah yang diberikan kepada IDI dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya.

Karenanya, ia berharap diskusi dan komunikasi IDI dan semua anggotanya terjalin dengan baik.

"Saya sangat mengharapkan agar diskusi, komunikasi, hubungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya bisa terjalin dengan baik," ujarnya.

Budi mengatakan, hingga saat ini, peran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam mencari solusi penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, lanjutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pasca-pandemi Covid-19, yaitu menurunkan angka kematian ibu, serta menurunkan prevalensi penyakit seperti diabetes, hipertensi, malaria, dan tuberkulosis.

"Kita bisa kembali menyalurkan energi waktu kita, dedikasi kita kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan untuk membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat," ucap dia.

Adapun hasil rapat sidang khusus MKEK memutuskan pemberhentian secara permanen mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI membela sang jenderal TNI.

"Kami dari Satgas Lawan Covid-19 Komisi IX DPR RI tentunya menyesalkan pemecatan Dokter Terawan dari IDI," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena dalam video yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (26/3/2022).

Melki menyadari banyak cerita dan pertimbangan di balik pemecatan Terawan dari IDI.

Namun, menurutnya, pemecatan tersebut perlu dibarengi dengan solusi dan jalan keluar terbaik bagi kedua pihak, baik itu Terawan maupun IDI.

Ia meminta pemecatan Terawan tidak mempengaruhi pelayanannya kepada masyarakat yang telah dilakukannya selama ini.

Terlebih kepada masyarakat yang sebelumnya jadi pasien pelayanan kesehatan dari Terawan.

"Kami tahu bahwa ada banyak cerita di balik pemecatan ini. Tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik,"

"Sehingga apapun yang kami dengar dari pemecatan ini penting dan terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal yang selama ini sudah di hadirkan oleh pak Terawan melalui berbagai macam terobosan itu bisa tetap publik peroleh dan dapatkan," katanya.

Berkenaan dengan ini Melki meminta ada solusi agar IDI mengecualikan Terawan dari larangan melakukan praktik kesehatan.

"Dalam konteks inilah kemudian kami dari Komisi IX DPR RI ingin agar jangan sampai ada pemecatan. Kalaupun sudah ada, pak Terawan masih bisa berpraktik membantu melayani masyarakat banyak," pungkas dia.

Anggota Komisi IX lainnya, Ribka Tjiptaning juga memprotes pemecatan Terawan secara permanen.

“Kenapa dia harus diberi sanksi bahkan dipecat seperti itu?,” kata Ribka dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta pada Senin (28/3/2022).

Ia menilai, Terawan tidak melakukan kesalahan fatal maupun kesalahan yang merugikan orang banyak.

Menurut Ribka, justru terdapat dokter lainnya yang melakukan malpraktik, tetapi malah bisa terlepas dari jeratan malpraktik akibat ikatan profesi dokter yang begitu kuat.

“Melakukan DSA (Digital Substraction Angiography) nggak pernah ada korban, baik dari pejabat maupun sampai dengan tingkat rakyat biasa. Dilakukan dengan baik-baik,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana ini.

Terkait dengan kampanye vaksin Nusantara, Ribka merasa bahwa kampanye yang dilakukan oleh Terawan justru patut diacungi jempol.

Ketika negara mengimpor vaksin dari luar negeri, kata Ribka, Terawan justru yakin bahwa bangsa Indonesia dapat membuat vaksin sendiri.

“Dia punya keyakinan bahwa suatu saat kita pasti bisa membuat vaksin, apalagi semakin ke sini, pernyataan Pak Jokowi semakin jelas bahwa kita harus mencintai produk dalam negeri,” ucap dia.

Selain itu, Ribka juga memandang Terawan telah berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat luas melalui ilmunya sebagai seorang dokter.

Oleh karena itu, Ribka sangat menyayangkan keputusan Majelis Kode Etik Kedokteran MKEK IDI yang memberhentikan Terawan dari IDI secara permanen.

Menurut Ribka, ketimbang mempermasalahkan Terawan, lebih baik IDI berfokus pada edukasi dan memperjuangkan nasib dari para dokter.

“Lebih baik IDI memperjuangkan nasib dokter-dokter yang belum jelas, juga mencerdaskan adik-adik kita,” ucap Ribka.

Sosok Ketua Umum IDI Pusat yang disorot

dr Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT yang diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di tengah polemik pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto. 

Dr Adib Khumaidi ditetapkan sebagai Ketua Umum IDI dalam Muktamar IDI XIII di Banda Aceh, tempat yang sama saat keputusan pemecatan Dokter Terawan dari keanggotaan IDI diumumkan. 

Dokter Adib Khumaidi, Sp.OT ditetapkan sebagai Ketua Umum IDI periode 2022-2025, pada Jumat (25/3/2022).

Sebelumnya, Adhib Khumaidi terpilih menjadi Presiden Elect pada Muktamar IDI di Samarinda pada 2018 lalu sehingga kini secara otomatis dikukuhkan sebagai Ketua IDI 2022-2025.

Muktamar IDI XIII 2022 di Banda Aceh juga menetapkan Dr Slamet Budiarto sebagai Presiden Elect IDI yang nantinya akan otomatis menjadi Ketua Umum IDI periode 2025-2028.

Setelah dr Adib ditetakan sebagai Ketua Umum PB IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia  (PDSRKI) mengirimkan surat protes atas sanksi pemecatan kepada dokter Terawan. 

Pemecatan dokter Terawan dianggap akan berdampak pada suasana yang tidak kondusif di antara anggota. 

Dalam surat resmi PDSRKI tertanggal 25 Maret 2022, mereka meminta Ketua PB IDI untuk memberi penjelasan secara terbuka bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata cara penyampaikan keputusan itu. 

"Tentang sanksi pada sejawat kami Letjen TNI (purn) Prof Dr dr Terawan Agus Putranto dengan pencabutan anggota IDI permanen secara terbuka, kami dari perhitumpunan PDSRKI dengan tegas memprotes keras kepada PB IDI atas pernyataan terbuka dari ketua MKEK Pada Muktamar IDI tersebut. Sehingga menyebabkan suasana tidak nyaman di antara anggota kami," tulis surat PDSRKI kepada Ketua Umum PB IDI seperti dikutip dari Kompas.TV, Minggu (27/3/2022).(Kompas TV)

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id