Pantas Kemenhan Cari 2500 Komponen Cadangan, Ternyata Ada Gejolak di Laut Natuna

TRIBUNMANADO.CO.ID- Indonesia dengan banyak wilayah kepulauan dinilai sangat rentan terhadap ancaman.

Sehingga TNI dan Polri saja dianggap belum cukup untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Untuk itulah pemerintah mulai melibatkan masyarakat untuk ikut menjaga dengan menjadi komponen cadangan.

Baca juga: Momen Prabowo Subianto Dampingi Presiden Joko Widodo saat Cek Kesiapan Pasukan Tentara Cadangan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama sumber daya pertahanan militer Indonesia.

Meski demikian, kehadiran TNI juga tidak lepas dari dukungan komponen cadangan (Komcad).

Sebagai informasi, Komcad merupakan salah satu program Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dapat diikuti masyarakat sipil dalam rangka memperkuat keamanan dan pertahanan negara.

Program tersebut telah dijalankan sejumlah negara selama ini, seperti yang dilakukan Singapura dan Korea Selatan melalui wajib militer.

Baca juga: Apa Itu Komcad? Berbeda dengan Wajib Militer, Berikut Hak dan Kewajibannya

Namun, berbeda dengan wajib militer yang diwajibkan ketika mencapai usia tertentu, Komcad dapat diikuti oleh seluruh masyarakat cukup umur secara sukarela dan tanpa paksaan.

Pembentukan Komcad sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Masyarakat yang bergabung dalam program ini akan diberikan pembekalan tentang cara menjaga keamanan negara layaknya wajib militer.

Dengan demikian, Komcad dapat menjadi amunisi cadangan apabila suatu saat negara menghadapi ancaman ketahanan dan keamanan.

Baca juga: Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komponen Cadangan, Tegaskan Komcad Dikerahkan Hanya untuk Pertahanan

Namun, perlu digarisbawahi bahwa kepesertaan Komcad tidak akan mengubah status masyarakat sebagai warga negara sipil.

Kemenhan buka pendaftaran komponen cadangan

Mengingat komponen cadangan memiliki peran yang sama penting dengan aparat negara, Kemenhan pada 2022 kembali membuka pendaftaran Komcad sebanyak 2.500 orang.

Kuota tersebut terdiri dari 1.500 orang untuk TNI Angkatan Darat (AD), 500 orang untuk TNI Angkatan Laut (AL), dan 500 orang untuk TNI Angkatan Udara.

Adapun syarat yang harus dipenuhi calon peserta yakni warga negara Indonesia (WNI), berusia 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal dalam bentuk apa pun.

Proses pembinaan untuk TNI AD akan dilakukan di Komando Daerah Militer (Kodam II) Sriwijaya, Kodam VI Mulawarman, dan Kodam XIV Hasanudin.

Pembinaan untuk TNI AL akan dilakukan di Komando Pendidikan Marinir (Kodikmar) Surabaya.

Sementara pembinaan untuk TNI AU akan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Gerak Cepat (Pusdiklatpasgat) Bandung.

Bagi masyarakat yang berminat untuk bergabung menjadi Komcad, Kemenhan membuka pendaftaran hingga 8 Mei 2022 melalui https://komcad.kemhan.go.id. Proses seleksi akan dilakukan di bulan yang sama dan akan dilanjutkan dengan pelatihan dasar militer (Latsarmil).

Setelah menjalani proses rekrutmen dan tahap seleksi, para calon tentara Komcad akan dilatih selama tiga bulan dengan dukungan gaji, seragam, dan kompensasi lainnya.

Setelah dinyatakan lolos, tentara Komcad akan tergabung dalam komponen cadangan di masing-masing kesatuan yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Untuk mendapat informasi lebih lanjut seputar tahapan dan lokasi pendaftaran, kunjungi https://komcad.kemhan.go.id.

Situasi di Kawasan Laut China Selatan Memanas

Indonesia, seperti negara-negara besar Asia Tenggara lainnya, sedang meningkatkan hubungan militernya dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu di tengah meningkatnya tekanan China di Laut China Selatan yang sedang disengketakan.

Pada Desember 2021, Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Natuna yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan.

Pemerintah Indonesia menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berbasis di AS, pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai China berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan pihak Indonesia di dekat pulau-pulau tersebut.

Sebuah kapal survei China bahkan melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

China menyebut sekitar 90 persen dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorinya.

Beijing menggunakan historis catatan penggunaan sebagai dasar pengklaiman tersebut.

Empat negara Asia Tenggara lainnya dan Taiwan menentang semua atau sebagian dari klaim China.

Mereka semua menghargai kegiatan yang dilakukan di wilayah itu, baik untuk minyak, gas alam, jalur pelayaran, dan perikanan.

Latihan Militer

TNI Angkatan Darat mengumumkan minggu ini bahwa pasukannya dan militer AS memperluas latihan tahunan bilateral Garuda Shield pada tahun ini yang diikuti oleh 14 negara, termasuk Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Inggris.

Situs berita GBP Aerospace & Defense melaporkan bahwa latihan tahun ini, yang akan berlangsung pada 1-14 Agustus, akan menjadi latihan yang terbesar yang pernah dilakukan di Tanah Air.

Para analis mengatakan karena ancaman Beijing di Laut China Selatan, Indonesia makin mempertimbangkan AS dan sekutu Barat lainnya sebagai pendukung militer.

“Hal itu menyebabkan Indonesia melihat ke AS dan negara-negara lain, tetapi untuk AS khususnya, sebagai semacam penyeimbang,” kata Carl Thayer, profesor emeritus politik di University of New South Wales di Australia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 bahwa Indonesia akan menjadi "titik tumpu maritim global" — kekuatan antara Samudra Hindia dan Pasifik — melalui perubahan kebijakan dalam dan luar negeri yang mencakup penguatan keamanan maritim dan perlindungan batas-batas maritimnya. Sejak itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir dan menyita kapal-kapal nelayan dari negara lain, termasuk China.

Dikutip dari VoA, pada 2018, China membangun sebuah pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di Kepulauan Natuna.

“Saya pikir Indonesia dan China makin serius dalam mengatasi tumpang tindih zona ekonomi eksklusif mereka, dan oleh karena itu, Anda akan melihat konfrontasi semacam ini lebih sering terjadi pada saat ini,” kata Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.

China telah menjadi "pengganggu" bagi Indonesia sejak 1990-an, kata Thayer, dan Jokowi telah memobilisasi "puluhan ribu" aset udara dan angkatan laut di Laut Natuna Utara.

TNI AD sejauh ini "tidak mampu mengekang intrusi China" ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan, tulis Felix Chang, rekan senior di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, dalam analisisnya pada September 2021.

Dari 28 Maret hingga 8 April, AS dan Filipina mengadakan salah satu latihan militer gabungan tahunan terbesar mereka.

Taiwan, saingan China selama delapan dekade terakhir, kemungkinan akan bergabung dengan Latihan Lingkar Pasifik yang diselenggarakan militer AS tahun ini sebagai pengamat, kata media Taiwan pada awal tahun ini.

Para ahli telah mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim atas laut yang disengketakan, secara pribadi menyetujui Angkatan Laut AS mengirim kapal perang ke jalur air itu sebagai peringatan untuk Beijing.

Dalam laporan terpisah, organisasi non-pemerintah International Crisis Group mengatakan Filipina dan Vietnam telah mencoba selama dekade terakhir untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri mereka antara Washington dan Beijing.

Washington mewakili keamanan, sementara Beijing adalah tetangga dan sumber perdagangan dan investasi.

(*/tribun-medan.com/kompas.com/VoA)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com