Kabar Papua
Korban Propaganda Sesat, Dua Anggota KKB TPNPB OPM Menyerahkan Diri, Hidup Tersiksa saat Berkhianat
Natalis Watora dan Engel Feneteruma jadi korban propaganda TPNPB OPM. Kini pilih menyerahkan diri. Hidup tersiksa sampai tidak makan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Menyerahnya dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ( TPNPB OPM ) dinilai mencadi catatan penting untuk Negara.
Dua anggota TPNPB OPM yakni, Natalis Watora (25) dan Engel Feneteruma (31), yang merupakan kombatan KKB menyerahkan diri ke Makoramil 1804-07/Kambrauw, memilih kembali ke pangkuan NKRI.
Berdasarkan keterangan Komandan Distrik Militer (Dandim) 1804/Kaimana Letkol Inf Chairi Suhanda, keduanya adalah bagian dari kelompok dari Batalyon Somb Winan.
Natalis dan Engel kabur dari kelompok Jonair Waga yang diduga akan melakukan aksi di pertigaan masuk TPU, atau 200 meter dari markas Yonif 764/IB.
Dari pengakuan Natalis dan Engel, selama bergabung dengan kelompok itu, keduanya merasa telantar dan akhirnya berniat kabur.
"Mereka sudah takut, lemas, karena tidak makan. Dari situ mereka dibawa ke Kodim untuk diambil keterangan," ujarnya, Senin (4/4/2022).
Pengamat terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta menjelaskan, kehadiran negara sangat penting untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok seperatis.
"Masyarakat banyak yang menjadi korban dari propaganda kelompok OPM/KKB. Ini harusnya menjadi catatan bagi pemerintah bahwa ada ruang yang dimanfaatkan oleh OPM/KKB untuk melakukan propaganda itu," katanya.
Kehadiran negara itu, kata Stanislaus, tidak harus dalam bentuk operasi militer. Namun pendekatan yang lebih memberdayakan warga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.
"Ketika negara hadir dengan berbagai pembangunan, termasuk program infrastruktur, peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan
dan bidang lainnya dan aparat keamanan ada untuk menjaga masyarakat maka ruang bagi OPM/KKB akan lebih sempit," katanya, Selasa (5/4/2022).
Ujung tombak dalam langkah itu, katanya, adalah pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khususnya.
"Jika ini tidak maksimal maka TNI/Polri hanya akan jadi tumpuan dari segala permasalahan karena akan berujung pada masalah pertahanan dan keamanan," pungkasnya.
