'Seolah-olah Jokowi Biarkan Mukanya Ditampar oleh Orang yang Cari Muka'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden semakin ramai diperbincangkan.

Polemik ' Jokowi tiga periode ' kini kembali menjadi sorotan perdebatan.

Kali ini dari Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay.

Hadar menilai, sikap terkini Jokowi terkait isu-isu sudah menyeruak itu tidaklah tegas.

Wacana Jokowi tiga periode itu berawal dari seruan para kepala dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Mereka menyatakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Tak hanya itu, mantan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, juga mengeklaim bahwa kiai dan ulama di daerahnya mendukung Presiden Jokowi menjabat 3 periode.

Mulyadi menuturkan, salah satu alasan para kiai dan ulama mendukung Jokowi 3 periode adalah karena situasi ekonomi di Indonesia.

"Jadi pesan ulama, para kiai di sini sampaikan ke Jokowi, alangkah baiknya, kita enggak bicara politik, bicara ekonomi, minta ke Bapak Jokowi, minta diperpanjang tiga tahun saja untuk menyelesaikan ekonomi," ucap Mulyadi.

Wacana serupa sedianya tidak sekali ini saja mengemuka. Tahun 2019 dan 2021, isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode juga sempat gaduh.

Presiden Jokowi pun telah berulang kali menyatakan sikapnya terkait ini. Namun, oleh banyak pihak, pernyataan terbaru Jokowi dinilai tak cukup tegas untuk mengakhiri polemik.

Sikap Jokowi

Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi menyatakan sudah sering mendengar usulan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.