Pantas Nama Indonesia Sering Disebut Dalam Konflik Rusia vs Ukraina, Ternyata Punya Peran Penting

TRIBUNMANADO.CO.ID- Invasi Rusia ke Ukraina sudah banyak menyita perhatian dunia, namun hanya sedikit negara yang ikut campur.

Termasuk Indonesia yang terus menyuarakaan agar perang tersebut dihentikan.

bahkan belakangan nama  Indonesia kerap disebut-sebut dalam pembahasan konflik tersebut.

Baca juga: Yakov Rezantsev Jendral Rusia Tewas Kena Rudal Ukraina, Padahal Sesumbar Perang Hanya Beberpa Jam

Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(dok Istana Kepresidenan)

Konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung hampir satu bulan lamanya.

Berbagai pemberitaan mengenai perang kedua negara tersebut berseliweran di sejumlah media.

Selain Aliansi Nanto, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman dan sekutu lainnya yang diduga ikut andil dalamperang Rusia dan Ukraina.

Menariknya nama Indonesia beberapa kali disinggung dalam perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina tersebut.

Tentu saja hal ini mengejutkan takakala nama Indonesia muncul di antara keduanya.

Baca juga: Vladimir Putin Perintahkan Tentara Rusia Harus Menang Perang Lawan Ukraina pada 9 Mei, Ini Alasannya

Hal itu rupanya, dipicu oleh beberapa hal yang dikaitkan dengan militer Amerika Serikat ( AS ).

Apa sebenarnya maksud negara Indonesia terus dibahas-bahas seiring perang yang juga sedang panas antara Ukraina dan Rusia itu?

Lalu apa hubungannya dengan Indonesia hingga terseret dalam konflik?

Perang antara militer Rusia dengan Ukraina ini sudah berjalan hampir satu bulan lamanya.

Namun sampai detik ini, belum ada tanda-tanda akan adanya perdamaian ataupun gencatan senjata dari dua belah pihak.

Baca juga: Daftar Jenderal dan Tentara Rusia yang Tewas di Ukraina, NATO: Satu Pati Kembali Gugur

Bahkan diketahui meski perundingan tengah dilakukan oleh dua belah pihak, tetapi belum juga menemukan titik temu untuk menyelesaikan perang Rusia vs Ukraina ini.

Lebih lanjut, baru-baru ini nama Indonesia ikut terseret dalam pusaran konflik yang terjadi di wilayah Eropa Timur tersebut.

Tak sampai di situ saja, Indonesia disinggung soal obat-obatan yang diterima oleh militer Ukraina.

Disebut-sebut obat-obatan tersebut diberi oleh sekutu negara-negara Barat, yakni Amerika Serikat (AS).

Ternyata Indonesia sempat menerima bantuan serupa seperti apa yang didapatkan oleh Ukraina saat ini.

Hal itu yang menjadi sorotan Rusia terhadap perlakuan AS kepada Ukraina baru-baru ini.

Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi, Kimia, dan Biologi Rusia Igor Kirillov mengatakan Amerika Serikat telah menguji obat-obatan yang belum disetujui di AS dan Kanada pada prajurit Ukraina.

Dia menyampaikan, pihaknya akan terus mempublikasikan informasi tentang penelitian yang melibatkan personel militer Ukraina.

"Saya ingin mencatat bahwa pekerjaan seperti itu dilarang di AS dan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (AS) di luar negeri," kata Kirillov, dikutip dari Kantor Berita Rusia, TASS, Kamis (24/3/2022).

"Kami telah menyebutkan studi yang merupakan bagian dari proyek UP-8, yang melibatkan lebih dari 4.000 orang," tambah dia.

Kirillov menjelaskan, menurut data yang dipublikasikan di media Bulgaria, sekitar 20 tentara Ukraina tewas dan 200 lainnya dirawat di rumah sakit selama eksperimen di laboratorium Kharkov saja.

"Dokumen yang diperoleh mengonfirmasi upaya untuk menguji obat-obatan yang sebelumnya tidak diuji, yang tidak menjalani prosedur persetujuan di AS dan Kanada," ungkap dia.

Kirillov mengatakan bahwa pendekatan yang tidak dapat diterima seperti itu, dengan persetujuan diam-diam dari pemerintah AS, merupakan bisnis biasa bagi perusahaan farmasi besar.

“Dengan demikian, pemerintah Indonesia pada 2010 menghentikan kegiatan US Navy Medical Center di Jakarta karena banyak pelanggaran,” kata dia.

"Pekerjaan yang dilakukan Amerika di fasilitas ini melangkah di luar program penelitian yang disepakati, karena mereka melakukan pengambilan sampel biologis dan menolak memberi tahu pemerintah Indonesia tentang hasil yang dicapai," ujar Kirillov.

Kirillov mencatat bahwa bahan yang mereka terima digunakan untuk kepentingan perusahaan farmasi yang berafiliasi dengan Pentagon, Gilead, yang menguji obatnya di negara-negara yang mencakup Ukraina dan Georgia.

"Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa jumlah laboratorium biologi di AS tidak dapat dibandingkan dengan negara lain," kata Kirillov.

"Menurut Kementerian Luar Negeri China, mereka (AS) mengendalikan 336 laboratorium di 30 negara di luar yurisdiksi nasional," tuding dia.

Menurut Kirillov, Kementerian Pertahanan Rusia percaya bahwa informasi yang masuk membuat perlu untuk mencari klarifikasi dari Washington, sebagai bagian dari penyelidikan internasional, mengenai tujuan sebenarnya yang dikejar oleh laboratorium bio AS.

Hingga kini, perang antara Ukraina dan Rusia masih tetap menjadi sorotan yang masih dicari oleh segenap publik dunia.

Indonesia tetap undang Rusia di KTT G20 meski ditekan banyak negara. 

Seperti diketahui, Amerika Serikat dan sekutunya meminta Indonesia sebagai Presidensi untuk menolak kedatangan Rusia di KTT G20 di Bali pada November mendatang.

Permintaan tersebut imbas dari konflik Rusia yang melakukan invasi pada Ukraina hingga saat ini.

Kendati demikian, Indonesia tetap berpegang teguh mengundang seluruh negara dunia hadir di G20.

Termasuk Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia, dalam rangka membahas ekonomi dunia.

Lantas, apa alasan Indonesia tetap undang Rusia ke G20?

Duta Besar RI sekaligus Stafsus Program Prioritas Kemlu dan Co-Sherpa G20, Dian Triansyah Djani menjelaskan, mengundang semua negara dunia adalah kewajiban Indonesia sebagai Presidensi.

Hal tersebut berlaku tak hanya di G20 saja, tapi juga semua forum organisasi internasional.

"Indonesia dalam mengetuai konferensi, forum,organisasi baik itu dalam PBB, pada saat memimpin dewan keamanan PBB, ASEAN, atau organisasi lainnya, selalu berpegang pada aturan atau rules of procuder presidensi yang berlaku demikian juga pada G20."

"Oleh karena itu memang kewajiban semua presdiensi untuk mengundang semua anggota," kata Dian dalam konferensi persnya yang disiarkan YouTube Kompas TV, Kamis (24/3/2022).

Dian mengingatkan kembali bahwa forum G20 bertujuan untuk membahas upaya pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19.

Terlebih, saat ini, masih banyak negara yang belum sepenuhnya pulih akibat Covid-19.

Ia kembali menegaskan akan tetap mengundang semua negara termasuk Rusia seperti presidensi-presidensi sebelumnya.

"Saya ingin menggarisbawahi juga, bahwa pentingnya kita semua fokus pada G20 untuk tangani global recovery yang merupakan prioritas penduduk dunia. "

"Seperti diketahui, dunia belum sepenuhnya keluar dari krisis pandemi. Banyak negara khususnya negara berkembang, masih mengalami kesulitan ekonomi, masih sulit untuk mencapai 7 target yang diharapkan G20."

"Kita akan melanjutkan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya," jelas Dian.

Ditekan Sejumlah Negara: Australia, Inggris, Ukraina

Sejumlah negara pendukung AS meminta Indonesia tak mendatangkan Putin ke G20 di Bali. Salah satunya, pemerintah Australia.

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengaku sudah menghubungi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku tuan rumah acara untuk menolak kehadiran Putin di G20.

"Kami telah meningkatkan kekhawatiran tentang ini. Rusia telah menginvasi Ukraina."

"Maksud saya, ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne, Kamis (24/3/2022), dikutip dari CNA.

"Dan gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat sudah dalam posisi menyerukan kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Putin dalam G20 jelas membuatnya prihatin.

"Kami telah membuat pernyataan dan representasi yang sangat jelas tentang keprihatinan kami yang sangat kuat tentang keterlibatan Rusia dalam G20 tahun ini," kata Morrison.

"Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain," sambungnya.

Penolakan kedatangan Putin di G20 juga disampaikan Inggris.

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins meminta Indonesia meninjau ulang mengundang Putin ke G20.

Jenkins mengatakan Presiden Putin tanpa dasar memutuskan menginvasi wilayah negara lain, melakukan kekejaman perang, dan melakukan kekejaman terhadap kemerdekaan Ukraina.

"Isu ini penting dibicarakan oleh semua negara besar di G20," Jenkins pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/3/2022) dikutip Tribunnews.com sebelumnya.

"Kami (Inggris) sangat mendukung Presidensi Indonesia di masa yang sulit ini," ujarnya.

Ia mengingatkan invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina telah merubah tatanan dunia.

Menurut Jenkins, invasi Rusia ke Ukraina adalah sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian, dan keamanan di seluruh dunia.

Sejak itu sekira 3,4 juta orang Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan 12,7 juta orang Ukraina sekarang terdampar di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.

"Saya pikir ini perlu dibicarakan dengan negara-negara G20," ujarnya.

Sementara itu, Ukraina sebagai korban invasi Rusia juga meminta hal serupa.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin meminta Indonesia memboikot Rusia dan Putin dalam semua platform internasional, pertemuan dan pertemuan tingkat tinggi, termasuk KTT G20.

Menurutnya ini akan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina dan membawa perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kembali ke setiap negara di Bumi.

"Presiden Rusia Putin dan pemerintahnya secara langsung bertanggung jawab atas semua kekejaman yang dilakukan, yang tidak lain adalah kejahatan perang terhadap kemanusiaan," ujar Vasyl dalam pernyataan hari Rabu (23/3/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.

Menurutnya Putin tidak memiliki hak hukum untuk berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak atau pertemuan multilateral.

Vasyl berujar kehadiran Putin di acara internasional mana pun akan berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum.

(*/ BangkaPos.com)

Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com