Pantas Nama Indonesia Sering Disebut Dalam Konflik Rusia vs Ukraina, Ternyata Punya Peran Penting
Menariknya nama Indonesia beberapa kali disinggung dalam perang yang melibatkan Rusia dan Ukraina tersebut.
lihat foto
Terlebih, saat ini, masih banyak negara yang belum sepenuhnya pulih akibat Covid-19.
Ia kembali menegaskan akan tetap mengundang semua negara termasuk Rusia seperti presidensi-presidensi sebelumnya.
"Saya ingin menggarisbawahi juga, bahwa pentingnya kita semua fokus pada G20 untuk tangani global recovery yang merupakan prioritas penduduk dunia. "
"Seperti diketahui, dunia belum sepenuhnya keluar dari krisis pandemi. Banyak negara khususnya negara berkembang, masih mengalami kesulitan ekonomi, masih sulit untuk mencapai 7 target yang diharapkan G20."
"Kita akan melanjutkan tugas kita seperti halnya presidensi-presidensi sebelumnya," jelas Dian.
Ditekan Sejumlah Negara: Australia, Inggris, Ukraina
Sejumlah negara pendukung AS meminta Indonesia tak mendatangkan Putin ke G20 di Bali. Salah satunya, pemerintah Australia.
Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mengaku sudah menghubungi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku tuan rumah acara untuk menolak kehadiran Putin di G20.
"Kami telah meningkatkan kekhawatiran tentang ini. Rusia telah menginvasi Ukraina."
"Maksud saya, ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne, Kamis (24/3/2022), dikutip dari CNA.
"Dan gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat sudah dalam posisi menyerukan kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran Putin dalam G20 jelas membuatnya prihatin.
"Kami telah membuat pernyataan dan representasi yang sangat jelas tentang keprihatinan kami yang sangat kuat tentang keterlibatan Rusia dalam G20 tahun ini," kata Morrison.
"Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain," sambungnya.
Penolakan kedatangan Putin di G20 juga disampaikan Inggris.
Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins meminta Indonesia meninjau ulang mengundang Putin ke G20.
Jenkins mengatakan Presiden Putin tanpa dasar memutuskan menginvasi wilayah negara lain, melakukan kekejaman perang, dan melakukan kekejaman terhadap kemerdekaan Ukraina.
"Isu ini penting dibicarakan oleh semua negara besar di G20," Jenkins pada konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/3/2022) dikutip Tribunnews.com sebelumnya.
"Kami (Inggris) sangat mendukung Presidensi Indonesia di masa yang sulit ini," ujarnya.
Ia mengingatkan invasi yang dilakukan Rusia di Ukraina telah merubah tatanan dunia.
Menurut Jenkins, invasi Rusia ke Ukraina adalah sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian, dan keamanan di seluruh dunia.
Sejak itu sekira 3,4 juta orang Ukraina telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, dan 12,7 juta orang Ukraina sekarang terdampar di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.
"Saya pikir ini perlu dibicarakan dengan negara-negara G20," ujarnya.
Sementara itu, Ukraina sebagai korban invasi Rusia juga meminta hal serupa.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin meminta Indonesia memboikot Rusia dan Putin dalam semua platform internasional, pertemuan dan pertemuan tingkat tinggi, termasuk KTT G20.
Menurutnya ini akan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina dan membawa perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kembali ke setiap negara di Bumi.
"Presiden Rusia Putin dan pemerintahnya secara langsung bertanggung jawab atas semua kekejaman yang dilakukan, yang tidak lain adalah kejahatan perang terhadap kemanusiaan," ujar Vasyl dalam pernyataan hari Rabu (23/3/2022) sebagaimana diberitakan Tribunnews.com.
Menurutnya Putin tidak memiliki hak hukum untuk berpartisipasi dalam forum internasional, pertemuan puncak atau pertemuan multilateral.
Vasyl berujar kehadiran Putin di acara internasional mana pun akan berarti penghinaan terhadap demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum.
(*/ BangkaPos.com)
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com
