Menkeu Sri Mulyani Permudah Pemda untuk Berutang, Simak Syaratnya

"Sekarang pusat menghadapi shock besar, seperti pandemi Covid-19. Tiba-tiba ekonomi berhenti dan drop.

Ya daerah enggak punya alternatif (penerimaan dari PAD), semuanya berhenti aja ikut drop, karena transfer (ke daerah) kita menjadi turun," selorohnya.

Adapun pengelolaan yang bisa dilakukan, yakni membelanjakan APBD untuk belanja modal.

Belanja modal pun tidak harus menggunakan anggaran pemerintah secara keseluruhan.

Daerah harus bisa bekerja sama dengan pihak swasta dengan konsep Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Nantinya, PT SMI dan PT PII sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan akan membantu, memperkenalkan, dan mengedukasi pengelolaan utang dan risikonya.

"Kalau seperti ini sebetulnya daerah-daerah itu makin lama makin membutuhkan skill untuk pengelolaan keuangan daerahnya makin tinggi karena kesempatannya dibuka.

Maka harusnya di provinsi, ada menteri-menteri keuangannya di daerah tersebut, yang melakukan risk and managing keuangannya secara proper," tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah mengatakan bahwa daerah memiliki hak dan sah-sah saja menarik utang.

Namun, Pemda perlu memperhatikan daya dukung untuk melakukan pembayaran kembali utang di masa depan sebelum berutang.

Hal ini berlaku untuk semua pinjaman, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak ketiga.

Pemerintah pusat juga memegang peranan penting dalam bidang pengawasan penarikan utang oleh Pemda,

agar utang yang diambil tidak membebani daerah tersebut, utamanya mengenai proses pembayarannya.

Pemda harus memastikan ketahanan fiskal dan menghitung secara rinci perencanaan utang.

"Ini sebenarnya menurut KPPOD sah-sah saja kita berutang, termasuk kita sebagai orang pribadi bisa berutang," kata Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman dalam diskusi media secara daring, Senin (13/12/2021).

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com