Berita Manado
Komentar Rektorat Soal Kasus Pelecehan Seksual Oknum Dosen Fakultas Hukum Unsrat
Sejak akhir Februari 2022, proses penanganan kasus tersebut sudah tidak kedengaran gaungnya.
Penulis: Isvara Savitri | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kasus pelecehan seksual di Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara (Sulut), berjalan lambat.
Pasalnya, sejak akhir Februari 2022, proses penanganan kasus tersebut sudah tidak kedengaran gaungnya.
Unsrat pun kini sedang disibukkan dengan pemilihan rektor baru periode 2022-2026.
Namun, menurut keterangan Humas Unsrat, Max Rembang, pemilihan rektor tak menjadi penghambat proses penyelidikan kasus.
"Tidak akan menghambat, karena yang menangani kan Satgas. Rektor hanya menjadi penanggung jawab," terang Max, Selasa (22/3/2022).
Max menyebut, ada kesalahan pembuatan surat keputusan (SK) rektor terkait pembentukan Satgas yang menangani kasus pelecehan seksual.
Setelah diselidiki dan dikonsultasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Satgas harus melibatkan orang-orang yang berpengalaman menangani kasus pelecehan seksual maupun advokasi.
"Setelah dikonsultasikan dengan Kemendikbudristekdikti, ternyata tidak boleh orang yang tidak berpengalaman terlibat.
LAM FH Unsrat juga protes karena mereka tidak dilibatkan, hanya organisasi yang lain yang dilibatkan," jelas Max.
Dengan pertimbangan tersebut, maka saat ini pihak rektorat tengah dalam proses pembuatan SK Satgas baru.
Meski begitu, Max mengunngkapkan, Satgas sebelumnya sudah bekerja namun SK-nya kemudian dibatalkan oleh rektor karena tidak sesuai.
"Tetap jalan, SK-nya akan terbit dalam waktu dekat," tambah Max. (*)
• Kasus Pelecehan Seksual Mahasiswi Oleh Oknum Dosen Fakultas Hukum Unsrat Berjalan Lambat
• Wagub Sulut Steven Kandouw Lantik 8 Pejabat Pemprov, Rolling Pejabat Eselon III
