Formula E

Mandalika Ada Pawang Hujan, PSI Ungkit Formula E yang Akan Digelar Juni Nanti: Perlu Pawang Anggaran

Seperti yang diketahui pawang hujan di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan publik. Terkait hal tersebut dari PSI pun menyinggung soal Formula E.

Editor: Glendi Manengal
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Alat berat terus mengerjakan proyek pembangunan sirkuit Formula E di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/3/2022). Progres pembangunan sirkuit Formula E sepanjang 2,4 kilometer ini, kini sudah mencapai 52 persen. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti yang diketahui pawang hujan di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan publik.

Terkait hal tersebut dari PSI pun menyinggung soal Formula E.

PSI mengungkit gelaran Formula E yang kabarnya digelar juni tahun ini butuh pawang hujan dan pawang anggaran.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Melonjak, Kini Pertamina Nombok, Bagaimana Nasib Harga Pertalite dan Pertamax?

Baca juga: Ramalan Zodiak Besok Selasa 22 Maret 2022, Taurus Scorpio Hadapi Kendala, Capricorn Sangat Bahagia

Baca juga: Baru Terungkap Arti Nama Xarena Zenata Denallie, Anak Siti Badriah dan Krisjiana Baharuddin

Foto : Pawang Hujan di Sirkuit Mandalika Rara Istiati Wulandari. (KOMPAS.com/Benediktus Agya Pradipta)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merasa Pemprov DKI Jakarta tak hanya sekedar butuh pawang hujan untuk menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.

Hal ini dikatakan Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo menanggapi aksi Rara Isti Wulandari yang viral saat menghalau hujan yang mengganggu balapan MotoGP Mandalika pada Minggu (20/3/2022) kemarin.

Ia mengaku menemukan persamaan antara perhelatan MotoGP di Sirkuit Mandalika dengan Formula E yang menurut rencana digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

"Keduanya sama-sama perlu pawang. Kalau MotoGP perlu pawang hujan, Formula E perlu pawang anggaran," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Menurutnya, Formula E sudah bermasalah sejak awal direncanakan pada 2019 lalu.

Pasalnya, Formula E mendadak masuk dalam APBD Perubahan 2019 meski tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI periode 2017-2022.

Parahnya lagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak memutuskan untuk meminjam uang ke bank sebesar Rp180 miliar dan membayar commitment fee Rp560 miliar sebelum APBD-P 2019 disahkan.

"Warga Jakarta perlu pawang anggaran untuk mengusir tuyul-tuyul yang mengganggu uang rakyat," ujarnya.

Tak cukup sampai di situ, Sigit menilai, keanehan anggaran terus berlanjut sepanjang perencanaan Formula E.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved