Populer 'Tamparan' bagi Jokowi, Gus Muhaimin: 'Kalau Partai-Partai Kompak Presiden Pasti Setuju'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait perbincangan Penundaan pemilu 2024, salah satu Ketua Partai Politik Indonesia tampak memberikan dukungan penuh perihal hal tersebut.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Muhaimin Iskandar ( Gus Muhaimin ) meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyetujui usulan penundaan Pemilu 2024, apabila semua partai politik kompak menyuarakan hal yang sama.

"Kalau partai-partai kompak, (Presiden Jokowi) pasti setuju."

"Tapi kalau partai-partai enggak kompak ya enggak tahu," kata Gus Muhaimin, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (7/3/2022) malam.

Gus Muhaimin menilai, pemerintah juga sedang menunggu dinamika parpol terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

"Ya enggak apa-apa, kan pemerintah nunggu partai partai juga," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Wakil Ketua DPR RI itu kembali menjelaskan, usulan penundaan pemilu itu diutarakannya setelah menerima aspirasi dari para pengusaha.

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi pasca-pandemi berpotensi rusak apabila pemilu dihelat pada 2024.

"Yang mendasari ekonomi baru naik tahun ini, start naik ya, belum naik, diliperkirakan puncak mulai stabil itu 2024 setelah dua tahun stagnan."

"Nah, pas 2024 Februari itu pas pemilu, dikhawatirkan oleh mereka akan drop."

"Ada para investor, kekhawatiran transisi kekuasaan, ada juga kekhawatiran konflik, karena itu mereka minta ya saya setuju," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal patuh pada konstitusi alias Undang-undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski demikian, Jokowi menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi."

"Bebas aja berpendapat."

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Alasan kedua, lanjut Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang."

"Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi."

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal."

"Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," paparnya.

KPU sebelumnya sudah menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. (Chaerul Umam)

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah menanggapi terkait usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Jokowi telah angkat bicara mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana yang dihembuskan para elite partai politik sejak 2019 ini telah menimbulkan polemik, setidaknya hingga belakangan ini yang juga kembali “dipanaskan”.

Selama isu ini bergulir, Jokowi telah berulang kali merespons. Berikut rangkuman pernyataan Jokowi mengenai wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus perpanjang masa jabatan presiden:

Jokowi merasa dijerumuskan

Pada 2019, wacana untuk mengusung Jokowi menjadi presiden 3 periode sempat ramai jadi perbincangan di tengah masyarakat ketika munculnya isu wacana mengamendemen UUD 1945.

Ketika isu ini kali pertama muncul, ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam satu periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali.

Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali

Kala itu, Jokowi langsung merespons isu tersebut.

Dengan narasi tegas ia mengatakan tidak setuju usulan perpanjangan masa jabatan presiden.

Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

(*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com