Berita Nasional

Kemendagri Setuju PNS Boleh 'Diguyur' Tambahan Penghasilan Pegawai

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju PNS mendapat Tambatan Penghasilan Pegawai (TTP).

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Chintya Rantung
Ist/Kemendagri
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju PNS mendapat Tambatan Penghasilan Pegawai (TTP).

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.

"Persetujuan TPP ASN daerah yang disampaikan ke Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dilakukan validasi oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri dan mendapat pertimbangan dari Kementerian Keuangan," ungkap Agus Fatoni dalam keterangan persnya, Senin (7/3/2022) malam.

Pertimbangan dari Kemenkeu sudah dikantongi untuk pengajuan dari daerah gelombang pertama.

Agus Fatoni mengatakan, setelahnua akan rapatkan lintas komponen dan kemudian dikeluarkan surat persetujuan bagi daerah yang memenuhi syarat berdasarkan validasi Biro Ortala, pertimbangan Menteri Keuangan dan hasil rapat.

Ia menjelaskan dasar hukum TPP ialah Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di mana Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan TPP dengan memperhatikan keuangan daerah dan persetujuan DPRD.

"Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada dan berpedoman pada PP. Jika belum ada PP, kepala daerah dapat memberikan TPP berdasarkan persetujuan Menteri setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan," ungkap Mantan Pjs Gubernur Sulut ini.

Selain itu TPP juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022, dimana besaran satuan biaya TPP memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

"Persetujuan diajukan melalui Dirjen Keuda Kemendagri melalui SIPD. Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan, integrasi pembayaran insentif dan honorarium, sanksi administratif," jelas Agus Fatoni.

Pemberian TPP juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap TPP ASN di Lingkungan Pemda yaitu melalui persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Keuda sesuai peraturan perundangan.

"Selain itu, TPP diatur juga dalam Surat Edaran (SE) Mendagri 900/4834/SJ, dimana Validasi Perhitungan TPP TA 2022 disampaikan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Ortala Kemendagri melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Pelaksanaan Anggaran (Simona)," pungkas Kepala Badan Pengembangan SDM Kemendagri ini. (ryo)

Baca juga: Ibadah Pemakaman Marcela Awuy Korban Pembunuhan di Banjer, Keluarga Dihibur dengan Ayat Alkitab

Baca juga: PD-nya Kelewatan, Sopir Tewas Usai Duel dengan Aparat TNI, Korban Ngaku Pernah Bunuh TNI

Baca juga: Amalkan Sholawat Tibbil Qulub, Belum Banyak yang Tahu Keutamaannya, Terhindar dari Berbagai Penyakit

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved