Berita Nasional
Aturan Pemerintah Pencairan JHT, Dikembalikan ke Permaneker Lama, Bisa Cair Sebelum Usia 56 Tahun
Jadi peserta JHT dapat meng-klaim, tanpa perlu menunggu waktu pensiun, tak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun yang mengundurkan diri sebelum pensiun
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) kembali disesuaikan dengan aturan lama, yakni sesuai dengan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, penggunaan JHT masih menggunakan acuan aturan lama, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015.
Jadi peserta JHT dapat meng-klaim, tanpa perlu menunggu waktu pensiun, tak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun yang mengundurkan diri sebelum usia pensiunnya.
Baca juga: KABAR BAIK, Pencairan JHT Tak Perlu Tunggu Pensiun, Menaker: Dikembalikan ke Aturan Lama
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengembalikan aturan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) ke peraturan lama.
Pengembalian aturan itu dilakukan sambil menunggu pemerintah merevisi peraturan baru.
Ida mengatakan Peraturan Menaker (Permenaker) No.2 Tahun 2022 belum berlaku efektif.
Ia menyebut Permenaker lama yakni Nomor 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini.
Dengan demikian pekerja atau buruh yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lama, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri.
"Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" jelas Menaker Ida dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).
Ida Fauziyah juga menegaskan bahwa Kemeteriannya sedang memproses revisi Permenaker No. 2 Tahun 2022.
Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden terkait tata cara persyaratan dan pembayaran JHT yang perlu dipermudah.
Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah.
Ida berujar, sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi, pihaknya (Kemnaker) aktif melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Kemnaker juga secara intens berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga," tegas Ida.
Lebih lanjut, saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP bagi mereka yang ter-PHK.
Program ini memiliki 3 (tiga) manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling.
"Dengan demikian saat ini berlaku 2 program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP," tegas Ida Fauziah.
Berikut Cara dan Syarat Klaim Jaminan Hari Tua
Manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila:
- Peserta mencapai usia pensiun
- Peserta mengalami cacat total
- Peserta meninggal dunia
Persyaratan dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Manfaat JHT diberikan bagi peserta yang mencapai usia pensiun dan telah bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia serta telah membayar iuran JHT, dengan syarat sebagai berikut:
a. Memiliki kartu bukti asli BPJS Ketenagakerjaan
b. Memiliki surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun dari perusahaan
c. Fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- Manfaat JHT dapat diberikan juga bagi peserta yang berhenti bekerja, dengan kriteria sebagai berikut:
a. peserta mengundurkan diri
b. peserta terkena pemutusan hubungan kerja
c. peserta yang meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya.
- Pembayaran manfaat JHT nantinya akan dibayarkan secara tunai sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta yang bersangkutan.
Aturan Klaim JHT bagi Peserta yang Mengundurkan Diri
Pemberian manfaat JHT yang mengundurkan diri dapat dibayarkan secara tunai sekaligus setelah melewati masa tunggu1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat sebagai berikut:
> Memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
> Memiliki surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat peserta bekerja
- Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
Aturan Klaim JHT bagi Peserta yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja
Sementara bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja dapat memanfaatkan JHT yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja.
Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja harus memenuhi persayaratan sebagai berikut:
- Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
- Bukti persetujuan bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial atau penetapan pengadilan hubungan industrial
- Fotokopi Kartu Tanpa Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
Aturan Klaim JHT bagi Peserta yang Meninggalkan Indonesia untuk Selama-lamanya
Bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, bisa mendapatkan manfaat JHT yang dibayarkan secara tuni dan sekaligus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Fotokopi paspor
c. Fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
Aturan Klaim JHT bagi Peserta yang Mengalami Cacat Total Tetap
- Manfaat JHT akan diberikan bagi peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun.
- Hak JHT diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta ditetapkan mengalami cacat total tetap.
- Pemberian manfaat JHT akan diberikan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
- Surat Keterangan Dokter
- Mekanisme penetapan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pembayaran manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta yang bersangkutan
Aturan Klaim JHT bagi Peserta yang Meninggal Dunia
Manfaat JHT akan diberikan kepada ahli waris peserta JHT
Ahli waris yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Janda
b. Duda
c. Anak
Manfaat JHT diberikan sesuai dengan urutan:
- Keturunan sedarah peserta menurut garis lurus keatas dan ke bawah sampai derajat kedua
- Saudara kandung
- Mertua
- Pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta JHT.
Jika tidak ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta, maka JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian manfaat JHT bagi ahli waris harus dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
> Kartu BPJS Ketenagakerjaan asli
> Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan
> Surat keterangan asli ahli waris dari instansi yang berwenang
> Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
Pembayaran JHT akan dibayarkan secara tunai sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris peserta JHT.
