Konflik Rusia Vs Ukraina
Jokowi Serukan Penghentian Konflik Rusia-Ukraina, Sengsarakan Manusia & Bahayakan Dunia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan untuk menghentikan perang. Jokowi melalui akun twitternya menyinggung tentang dampak
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyuarakan untuk menghentikan perang.
Jokowi melalui akun twitternya menyinggung tentang dampak yang terjadi akibat perang.
Dikatakannya, perang bisa menyengsarakan manusia dan membahayakan dunia.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi melalui akun twitter @jokowi, Kamis (24/2/2022).
Sebelumnya, pada Senin (21/2/2022), Jokowi juga menyuarakan agar ketegangan antara Rusia dan Ukraina dihentikan.

Menurutnya, pihak yang terlibat harus menahan diri semua pihak juga harus berkontribusi pada perdamaian.
"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," tulis Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden juga mengajak seluruh dunia untuk bersatu dan bersinerfi untuk memulihkan ekonomi dunia yang terpuruk akibat pandemi.
"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," terang Jokowi.
Diketahui, Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada Kamis (24/2/2022) pagi waktu setempat.
Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer di wilayah Donbass, Ukraina yang menaungi daerah Donetsk dan Luhansk.
Putin mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan bantuan dari pemimpin kelompok separatis pro-rusia di wilayah Donbas, Ukraina.
Beberapa hari sebelumnya, Rusia mengakui daerah separatis Donetsk dan Luhansk sebagai negara yang merdeka.
Vladimir Putin, mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk mengakui kedua wilayah yang memisahkan diri itu sebagai wilayah merdeka, dikutip dari NDTV.
Ia mengatakannya dalam pidato yang disiarkan di televisi yang dikelola pemerintah, meskipun ada peringatan dari Barat tentang pernyataan itu dapat menyebabkan sanksi besar-besaran.