Gara-gara Muhaimin Iskandar, Waketum Demokrat: Presiden Jangan Main Cilukba untuk Langgar Konstitusi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman melontarkan kritik saat menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda.

Benny menilai usulan Gus Muhaimin tersebut melanggar konstitusi.

Ia lantas menyinggung Presiden Jokowi terkait hal tersebut.

"Politik harus dijalankan menurut konstitusi, bukan menurut selera kekuasaan."

"Menurut konstitusi, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali untuk pileg dan pilpres," kata Benny kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).

Maka itu, dia meminta Presiden Jokowi segera menyatakan sikap terbuka untuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, dengan alasan apa pun

"Jangan main cilukba, bilang tidak mau tapi diam-diam menyuruh parpol pendukungnya untuk dorong perpanjang masa jabatan," ujarnya.

Para pimpinan partai politik juga diharapkan tetap patuh pada konstitusi. Mereka diminta tidak membawa arah negara ke jalan yang sesat dan terpuruk.

"Perpanjangan masa jabatan dengan alasan untuk pertahankan prestasi sekarang adalah alasan penuh kepalsuan," ucap Benny.

Anggota Komisi III DPR itu menilai, ekonomi dan politik sebagai alasan usul Pemilu 2024 ditunda tidak masuk akal.

"Karena justru kondisi ekonomi sosial dan politik baik-baik saja," cetusnya.

Benny pun memaparkan bagaimana sejumlah survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi yang berada di kisaran angka 70 persen.

"Tingkatan kepuasan di atas 70 persen terhadap kinerja Jokowi jangan digunakan sebagai alasan untuk mengangkangi konstitusi."

"Masa jabatan presiden itu hanya lima tahun, baik dalam kondisi sukses maupun tidak sukses," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Alasan kedua, lanjut Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi ancaman konflik saat pemilu.

Atas dasar itu, dari seluruh masukan yang diterimanya, Gus Muhaimin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda.

Dirinya juga bakal menyampaikan usulan itu kepada para elite partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang."

"Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama dua tahun masa pandemi."

"Ya setahun lah, kalau enggak dua tahun maksimal."

"Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," paparnya.

KPU sebelumnya sudah menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari. (Reza Deni)

(*)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com