Bupati Langkat

Sosok Bupati Langkat, Masuk Daftar 10 Kepala Daerah Terkaya dan Punya Penjara di Rumahnya

Diketahui salah satu kepala daerah yang masuk daftar 10 bupati terkaya ini memiliki Penjara Manusia di belakang rumahnya.

Editor: Glendi Manengal
HO/Tribun Medan
Kondisi tahanan di penjara manusia milik Bupati Langkat Terbit Rencana. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Diketahui Bupati Langkat jadi OTT KPK.

Terkait hal tersebut terungkap kasus baru yang mengejutkan.

Diketahui salah satu kepala daerah yang masuk daftar 10 bupati terkaya ini memiliki Penjara Manusia di belakang rumahnya.

Baca juga: Gempa Magnitudo 6.0 Selasa 25 Januari 2022 Pukul 09:24 Pagi, Titik Guncangan di Laut, Ini Lokasinya

Baca juga: Bacaan Doa Sakit Gigi, Doanya Diajarkan Nabi Muhammad SAW, Baca dan Rasakan Sendiri Hasilnya

Baca juga: Masuk Tahap Penilaian, Hasil Karya Tulis Berisikan Aspirasi Masyarakat Tomohon

Berikut ini profil Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin yang di rumahnya ditemukan kerangkeng manusia.

Pascaterkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 18 Januari lalu, terungkap fakta mengagetkan.

Terbit ternyata memiliki kerangkeng manusia yang berada di belakang rumahnya.

Kerangkeng atau penjara manusia itu diketahui setelah KPK menggeledah rumah Terbit Rencana.

Terkait temuan itu, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menduga kerangkeng itu dipakai sebagai tempat rehabilitasi para pengguna narkoba.

Para pengguna narkoba ini kemudian dipekerjakan di perkebunan sawit milik Bupati Terbit Rencang Peranginangin.

Seperti dilaporkan TribunMedan, kerangkeng itu berukuran 6x6 dan telah digunakan selama 10 tahun.

Penjara manusia di rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin. (H/O via TribunMedan)
Irjen Panca mengatakan, praktik rehabilitasi yang dilakukan Terbit Rencana itu bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Meski demikian, praktik rehabilitasi ini tidak memiliki izin hukum secara resmi.

"Masalah (pemeriksaan, red) kesehatannya itu sudah ada kerja sama dengan puskesmas setempat dan Dinas Kabupaten. Ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tetapi harus difasilitasi untuk secara resmi (legal hukum) melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut," ungkap Panca.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved