Anggota DPRD Minta Dianggarkan Uang 'Duduk' Konstituen Saat Reses, Pernah Jadi Temuan BPK RI

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - DPRD Sulut meminta agar ada anggaran khusus untuk uang 'duduk' konstituen saat reses.

Reses merupakan kegiatan rutin setahun 3 kali, di mana Anggota DPRD turun ke daerah pemilihan menemui konstituen atau masyarakat.

Para konstituen ini harus dikumpulkan satu tempat, kemudian diminta menyampaikan aspirasi, unek-unek, keluhan, atau permintaan yang nantinya bakal dilobi Anggota DPRD agar bisa dipenuhi pihak eksekutif.

Setiap reses para Anggota bekali sekitar Rp 45 juta, dalam setahun diadakan 3 kali reses maka diperkirakan setahun dianggaran Rp 135 juta.

Uang itu dipergunakan untuk kebutuhan Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat semisal sewa tempat, makan minum, sewa sound sistem, atau sewa tenda.

Namun tidak diperkenankan untuk uang duduk atau uang pengganti transport bagi konstituen yang hadir di reses

Uang duduk konstituen ini belakangan jadi polemik, apalagi pernah menjadi temuan BPK RI.

Ketika Anggota DPRD mengucur jatah dana resesnya untuk uang duduk konstituen, itu malah jadi temuan BPK. Belakangan, uang yang sudah diberikan ke konstituen, dimintakan ke Anggota DPRD untuk dikembalikan ke kas negara.

Uang duduk reses ini pun kembali mengemuka saat Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penyampaian aspirasi reses, Selasa (3/1/2022).

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw pun mendengar 'curhat' soal uang duduk reses ini.

Rupanya, Wagub Steven Kandouw menanggapi positif soal uang duduk ini, toh uangnya akan diterima warga yang mengikuti reses Anggota DPRD.

Wagub Steven Kandouw menyampaikan di acara pemerintah ada uang 'duduk' sekadar pengganti transport ketika menghadiri kegiatan. Bahkan ia mencontohkan ketika membuat Peraturan Daerah, peserta yang hadir dapat uang duduk

"Penyusunan Perda saja ada uang duduk, masak reses tidak ada uang duduk," kata Mantan Ketua DPRD Sulut.

Malah, Steven Kandouw khawatir, lama-lama jika dibiarkan tidak ada lagi warga yang ikut menghadiri reses Anggota DPRD

"Fakta ini harus kita pikirkan, supaya tidak punya kendala lagi," ujar Steven Kandouw.