Kabar Terbaru, Gubernur Papua Lukas Enembe Didesak Diganti Sementara, Kesehatan Menurun Drastis

Berbagai lapisan di Papua, termasuk tokoh Gereja Katolik, Pastor Yohanes Djonga, telah mendesak KPK untuk segera memeriksa Panitia Besar PON XX atas dugaan penyalahgunaan dana.

Tuntutan agar masalah PON diselesaikan, bukan tanpa alasan.

Forum Peduli Kemanusiaan mencatat, sejumlah lahan ulayat yang digunakan untuk pembangunan sejumlah venue PON, bahkan belum dibayar oleh Pemerintah Papua.

Diantaranya adalah Venue Cricket, di Doyo, Kabupaten Jayapura.

“Segudang soal ini, telah membuat malu masyarakat Papua. Ini juga berbanding terbalik dengan janji pemerintah.

Pemerintah mengatakan, akan membayar lunas masalah hak ulayat, tapi ujungnya tidak jelas,” tandasnya.

Acara pembukaan PON digelar meriah, penuh pesta kembang api, tapi ternyata ada pemilik tanah yang ditipu.

Atas persoalan Papua dan pemimpinnya yang tidak fit, tokoh adat dan Forum Peduli Kemanusiaan di Papua mendesak kepada pemerintah.

Pertama, Segera menunjuk seorang Penjabat Gubernur Papua, agar kiranya pemerintahan dapat kembali optimal.

Dengan tiadanya Wakil Gubernur dan kondisi Gubernur Papua yang sakit-sakitan, telah mengakibatkan kegaduhan birokrasi dan minusnya pelayanan publik.

Kedua, Penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk, selambat lambatnya hingga akhir Maret 2022.

Ketiga, Kami juga minta pemerintah pusat segera bersikap dengan memeriksa PB PON Papua dan KONI Papua,

karena tidak becus mengatur dana PON sehingga hak ulayat masyarakat berupa tanah atau lahan yang dibangun infrastruktur PON belum dibayar hingga kini.

Keempat, Kepada Bupati Jayapura, untuk segera mendorong pemerintah pusat dan provinsi Papua membayar hak pemilik ulayat.

Masyarakat sangat kecewa dengan sikap yang tidak menghargai adat.