Kasus Korupsi
Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Manado Belum Ada Tersangka
Kasus tunjangan transportasi dan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Manado ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dugaan korupsi tunjangan transportasi dan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) belum ada tersangka.
Kasus ini terjadi pada periode 2014-2019 bertepatan ketika Godbless Sofcar Vicky Lumentut (GSVL) dan Mor Dominuus Bastian (MDB) menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.
Kasus tunjangan transportasi dan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Manado ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 5 miliar.
Pada akhir tahun 2021, ada sejumlah nama yang diperiksa pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.
Mereka adalah Mantan Wali Kota Manado Vicky Lumentut (GSVL), Mantan Wakil Wali Kota Manado Mor Bastian, Mantan Ketua DPRD Manado Nortje van Bone, Mantan Wakil Ketua DPRD Manado Danny Sondakh.
Serta Wali Kota Manado Richard Sualang yang saat kejadian menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD.
Nama-nama tersebut diperiksa sebagai saksi.
Hingga kini, Kejari Manado belum menetapkan tersangka karena penyelidikan masih terus dilakukan.
Di sisi lain, ada enam orang anggota DPRD Manado periode 2014-2019 yang telah mengembalikan kerugian negara.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Manado Hijran Safar, Senin (3/1/2022).
"Jumlah uang yang dikembalikan masih sama seperti dulu, yaitu Rp 783.491.600," ujar Hijran ketika dihubungi Tribunmanado.co.id.
Tentang Manado
Kota Manado adalah Ibukota Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dan merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi.
Kota Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa dan Minahasa Utara.
Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa, luas wilayah Kota Manado 157,27 km².
