Kendaraan Dinas Menunggak, Sejumlah Kepala OPD di Mitra Terancam Dicopot

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Peringatan tegas kembali disuarakan Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan Bulan Januari awal tahun 2022 akan ada pemeriksaan BPK.

Oleh karena itu dirinya berharap realisasi penyerapan anggaran terutama administrasi harus diperhatikan dengan benar.

“Realisasi anggaran harus maksimal, namun semua harus sesuai aturan,” tegas James Sumendap, Senin (21/12/2021) di Sport Hall DPRD Minahasa.

Untuk maksud tersebut, dirinya mengingatkan beberapa langkah yang harus diperhatikan jika mendapatkan kendala dalam tugas yang ada.

Seluruh jajaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurutnya, harus minta pendapat kepada atasan langsung atau kepala OPD.

Namun jika masih belum mendapatkan solusi maka harus meminta pendapat dari Sekretaris Daerah, maupun melalui tiga asisten yang ada.

Selanjutnya kalau masih rumit dirinya mengingatkan untuk minta pendapat ke Inspektorat, bahkan hingga BPK maupun kalau perlu hingga ke BPKP.

“Jadi kalau ada yang rumit atau sulit, minta bantuan. Kalau tahapan tersebut dilakukan, tidak akan ada masalah dan tak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkasnya.

Bupati juga menegaskan terkait OPD yang belum melunasi pajak kendaraan dinas (kendis) baik roda dua dan roda empat.

Menurutnya, OPD yang belum menulasi pajak kendaraan harus membuat pernyataan untuk dilunasi pada hari ini tanggal 21 Desember 2021. Jika tidak maka akan dicopot dari jabatannya.

“Pajak harus dibayar, sebab negara yang sediakan uang dan kalian hanya bantu membayarkan, jika tidak dilunasi sampai tanggal 21 Desember Saya akan copot dari jabatan,” tegasnya.

Seluruh OPD juga diingatkan untuk segera melaporkan kendaraan dinas yang sudah tidak beroperasi atau rusak untuk segera dilakukan penghapusan aset. 

• Gempa Tadi Pukul 11.31 WIB Guncang Jawa Barat Berpusat di Darat, Selasa 21 Desember 2021

• Selebgram TE Ditangkap Sedang Layani Pelanggan, Dibayar Rp 25 Juta, Mucikari Dapat Jatah Rp 13 Juta

• Antisipasi Badai La Nina, PT PP Bendungan Lolak Bolmong Ciptakan Alat Warning System