Apa yang Bikin Jera Koruptor?

Ditinjau dari teoritikal atau praktikal layak di Indonesia atau dihapuskan atau seperti apa. Dan di final kami bicara tentang hukuman mati bagi terpidana korupsi dana covid 19.

ET: Gagasan pemikiran yang kami tuangkan pada perlombaan, kami perdebatkan tentang KPK sebagai lembaga tinggi negara mau diletakkan dalam undang-undang atau tidak. Kami pada posisi kontra, menyampaikan itu tidak perlu dimasukkan.

Karena bentuk idependensi KPK tidak boleh ada intervensi legislative dan eksekutif, kami juga sampaikan KPK harus diperkuat dari segi internal dan eksternal. Sumber daya manusia secara kualtias dan kuantitas serta kredibilitas.

TM : Terkait pernyataan Kejaksaan Agung, tentang tuntutan hukuman mati ke koruptor ada tuntutan hukuman mati.

Dengan kultur di Indonesia, hukuman mati ini akan jadi perdebadan tajam, apakah hukum kita memungkinkan? Seberapa berani penegak hukum atau KPK melakukan hukuman mati ke koruptor.

DP : Keberadaan KPK, tugasnya penindakan. Selama masih ada korupsi dengan batasan-batasan yang jadi kewenangan KPK, KPK perlu dan harus ada.

Tujuan besar KPK prilaku korupsi tidak ada lagi, karenanya KPK sudah masuk ke ranah pencegahan. Terkait dengan hukuman mati, Kejaksaaan Agung melalui jaksa penuntut umum sudah berani ajukan tuntutan hukuman mati terkait  kasus Asabri rp 22,67 Triliun.

Ini luar biasa, dengan harapan bisa tertular ke hakim dan lainnya, agar menjadi jawaban efek jerah ke sang koruptor akan berhadapan dengan hukuman mati dengan pertimbangan yang ada.

ET : Ini langkah progres pasca hadirnya KPK sampai saat ini belum ada keberanian dari penegak hukum.

Jaksa Agung, menuntut hukuman mati terhadap kasus tindak pidana korupsi ini sah-sah saja, karena hukum positif telah akomodir tentang hukuman mati. Ini kabar gembira buat masyarakat, agar ada efek jerah jika sudah diterapkan.  

TM : Apa yang harus dibenahi terkait penegak korupsi, melihat keberadaan adanya KPK sudah puluhan tahun dan koruptor yang tertangkap banyak. Namun ada jera dan ada yang tidak, apa pendapatnya terkait fenomena ini?

JK : Soal tindak pidana korupsi yang masih saja terjadi di Indonesia, karena ada masalah di Indonesia karena ada KPK sebagai lembega pemberantas korupsi namun korupsi masih tetap ada.

Untuk berantas korupsi dari akar, perlu ada mekanimis progress yang menyasar tiga poin, pertama substansi, struktural dan budaya hukum.

TM : Bagaimana dengan hal efek jerah, ketika ada hukuman yang maksimal seperti hukuman mati?

JK : Perbuatan berat harus di hukum dengan hukuman yang tinggi. Apalagi korupsi sebagai kejahatan ekstra ordineri crime, maka bentuk hukumannya harus ekstra dan luar biasa.