Isu Reshuffle di Rabu Pon 8 Desember 2021, PAN Siapkan Kader, PKB Manut dan Ikut Pilihan Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu perombakan (reshuffle) kabinet semakin kencang berhembus belakangan ini, seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 ini yang akan jatuh pada 8 Desember mendatang. 

Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. 

Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin kembali mencuat.

• Siswi Ini Buru-buru Masuk Toilet Kemudian Teriak Histeris, Guru Terkejut Saat Dobrak Pintu, Ada Bayi

Hal ini seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon pamungkas di tahun 2021 ini yang akan jatuh pada 8 Desember mendatang. 

Seperti kebiasaan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi Presiden Jokowi.

Sejumlah kursi kementerian dikabarkan akan dikocok ulang.

Ada beberapa kursi yang akan diisi nama baru, termasuk kursi wakil menteri ESDM yang kabarnya sudah disiapkan Presiden Jokowi.

Selain itu dikabarkan pula satu kader Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan kursi menteri di kabinet Jokowi-Amin.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto  mengatakan, PAN sudah menyiapkan sejumlah kader, jika diajak pemerintah masuk kabinet. 

Dia menyebut nama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Soetrisno Bachir. 

"Tentu kalau ada reshuffle, kalau Pak Jokowi minta kader PAN, tentu kita usulkan nama yang diminta oleh Pak Jokowi," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021). 

Lebih lanjut, Yandri juga enggan menyebut pos menteri apa yang diincar PAN. 

Menurutnya hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. 

"PAN itu enggak pakai inginnya yang mana, kita tunggu dari Pak Jokowi saja, kan prerogatif Pak Jokowi. Kan bukan milih posisi atau mau di mana. Kan kita tunggu saja, gitu," tandasnya.