Breaking News:

Berita Mitra

Komit Perjuangkan Hak Tenaga Kerja, Dinaskertrans Mitra Seriusi Persoalan UMR

Saat ini Pemkab Mitra masih belum membuat Peraturan Daerah (Perda) UMR untuk tahun 2021.

Penulis: Kharisma Kurama | Editor: Chintya Rantung
Kharisma Kuruma/Tribun Manado
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Mitra, Ferry Uway 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Persoalan Upah Minum Regional (UMR) terus diseriusi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra).

Hal itu diungkap Kepala Dinas (Kadis) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Mitra, Ferry Uway sebagai respon pasca ditetapkannya UMR oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Menurutnya, saat ini Pemkab Mitra masih belum membuat Peraturan Daerah (Perda) UMR untuk tahun 2021.

"Jadi karena belum ada Perda, kami masih mengacu pada kebijakan yang ditetapkan Pemprov Sulut," katanya saat diwawancarai di Kantor Bupati Mitra, Senin (29/11/2021).

Uway menjelaskan, tak ada reaksi dari pihak tenaga kerja maupun perusahaan.

"Karena keduanya sudah sepakat terkait dengan pendapatan dan lain-lain," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak tenaga kerja di Kabupaten Mitra.

"Kami minta setiap perusahaan untuk membayarkan semua hak-hak tenaga kerja. Kami juga sudah mengimbau untuk memberikan THR," katanya.

Tak sampai disitu, pihaknya tak sungkan memberikan sanksi bagi perusahaan yang nakal.

"Kalau ada hak yang diabaikan, kami akan panggil dan tegur pihak perusahaan," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved