Dinsos akan Data PSK di Kabupaten Minsel

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan melakukan pendataan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Ini dilakukan agar pemerintah dapat memantau keberadaan PSK serta dapat mengupayakan jalan keluar bagi mereka.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minsel, Sofie Sumampow, pendataan PSK sudah mulai mereka lakukan.

"Kami akan segera mulai melakukan pendataan PSK di Kabupaten Minsel," aku Sofie Sumampow, Kamis (18/11/2021).

Dalam pendataan itu, katanya, tim akan mencari tahu lokasi operasional serta jumlah PSK yang ada di Minsel.

"Memang agak susah untuk mendapatkan datanya, namun kami akan tetap berupaya semaksimal mungkin," jelasnya.

Jika data itu sudah diperoleh, kata Sofie, mereka akan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada para PSK supaya mereka bisa bekerja mandiri dan tidak lagi menjalankan pekerjaan itu.

"Akan ada upaya mengeluarkan mereka dari pekerjaan itu agar bisa kembali kepada keluarga dan berwirausaha," tegas Sofie.

Aktivitas PSK di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mulai terlihat. 

Itu setelah petugas dari Polres Kabupaten Minsel melakukan penggerebekan praktek prostitusi di sejumlah hotel melati.

Namun, operasi yang dilakukan pihak kepolisian belum bisa menghentikan aksi itu, sebab masih ada aksi sembunyi-sembunyi dari PSK dan pelanggannya.

Menurut Dolfie Mangindaan, salah satu tokoh budaya Kabupaten Minsel, perlu adanya campur tangan pemerintah daerah untuk menangani praktek prostitusi.

"Untuk mengatasi praktek prostitusi di Minsel, tidak cukup hanya dengan melakukan penggerebekan. Para PSK juga perlu solusi supaya mereka tidak tetap bekerja seperti itu," papar Dolfie.

"Solusinya apa? Tentu mereka harus diberi keterampilan atau pekerjaan atau modal kerja. Penanganannya harus komprehensif," tukas pengusaha real estate di Amurang ini.

Dia mencontohkan, di jaman pemerintahan Bupati Ramoy Luntungan, ada anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi praktek prostitusi.