Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden Seriusi Kawasan Indo-Pasifik

TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON - Dua negara yang sedang bersaing perekonomiannya, Amerika Serikat (AS) dan China melakukan perbincangan intens dan serius terkait banyak hal.

Di antaranya hak asasi manusia (HAM), keamanan dan kawasan Indo-Pasifik.

Presiden AS Joe Biden berbicara dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan virtual, Senin (15/11/2021) waktu Washington (Selasa pagi WIB).

Biden mengatakan bahwa ia berharap melakukan percakapan jujur tentang hak asasi manusia dan masalah keamanan.

"Mungkin saya harus memulai lebih formal, meskipun Anda dan saya tidak pernah seformal itu satu sama lain," kata Biden kepada Xi, seperti dilansir dari Channel News Asia.

Sementara Xi mengatakan dia sangat senang melihat Biden, yang dia sebut sebagai "teman lama".

Xi mengatakan bahwa kedua belah pihak harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama untuk menyelesaikan banyak tantangan yang mereka hadapi.

Dilansir dari Xinhua, Xi menekankan bahwa hubungan kedua negara yang stabil diperlukan bagi perkembangan masing-masing negara dan situasi internasional yang stabil.

Ini termasuk mencari tanggapan efektif dalam mengatasi tantangan dunia, seperti perubahan iklim dan pandemi Covid-19.

Xi berusaha menunjukkan keinginan hubungan China dan AS yang lebih positif.

“China dan AS harus saling menghormati, berdampingan dalam perdamaian, dan membuat kerjasama yang saling menguntungkan,” ujar Xi.

Presiden AS menambahkan bahwa kedua pemimpin harus memastikan hubungan mereka tidak mengarah ke konflik terbuka. 

Biden berjanji untuk menangani bidang-bidang yang menjadi perhatian Washington, termasuk hak asasi manusia dan isu-isu lain di kawasan Indo-Pasifik.

Pembicaraan yang diprakarsai oleh Biden dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan untuk kompetisi AS-China di masa depan.

Biden diperkirakan akan menekan Beijing untuk menghormati aturan internasional tentang perdagangan dan masalah keamanan.

Saat-saat awal dialog video kedua pemimpin diamati oleh sekelompok kecil wartawan yang bergabung dengan Biden di ruang konferensi Sayap Barat.

Kedua kepala negara selanjutnya berbicara secara pribadi dalam pertemuan yang diperkirakan akan berlangsung beberapa jam oleh para pejabat AS.

Baca juga: Ketua AIPI Cabang Manado Steven Kandouw Lantik 118 Anggota Baru

Baca juga: Perda Belum Disahkan, DPMPTSP Bolmong Belum Bisa Terbitkan Izin Mendirikan Bangunan

Kedua belah pihak berharap pembicaraan akan membuat hubungan tidak terlalu sengit.

Amerika Serikat dan China, dua entitas ekonomi terbesar di dunia, tidak setuju tentang asal mula pandemi Covid-19, aturan perdagangan dan persaingan, perluasan persenjataan nuklir Beijing dan tekanan yang meningkat terhadap Taiwan, di antara masalah-masalah lainnya.

Materi Bahasan

Kedua negara diperkirakan akan membahas isu-isu seperti keamanan siber, perdagangan, dan non-proliferasi nuklir menjadi topik pembahasan.

Tetapi poin terbesar dari pertikaian yang berkembang diperkirakan adalah masalah Taiwan.

Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, tetapi Taiwan yang demokratis melihat dirinya sebagai negara berdaulat.

AS semakin vokal tentang komitmennya untuk membela Taiwan.

Biden mengatakan bulan lalu bahwa AS akan membela Taiwan jika China menyerang.

Dilansir dari BBC, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Jumat lalu, Gedung Putih mengatakan "kedua pemimpin akan membahas cara-cara untuk secara bertanggung jawab mengelola persaingan antara Amerika Serikat dan China, serta cara-cara untuk bekerja sama di mana kepentingan kita selaras".

Ini adalah ketiga kalinya kedua pemimpin berbicara sejak pelantikan Biden pada Januari. Pertemuan itu diperkirakan akan berlangsung beberapa jam.

Xi tidak pernah meninggalkan China dalam hampir dua tahun, sejak pecahnya pandemi Covid-19.

Hubungan China-AS sangat penting bagi kedua belah pihak dan dunia yang lebih luas, dengan Beijing berulang kali meminta pemerintahan baru di Washington untuk memperbaiki hubungan yang memburuk di bawah pendahulu Biden, Donald Trump. (Tribunnews.com/CNA/Xinhua/BBC/Hasanah Samhudi)