Kader Partai Demokrat Usulkan Jusuf Kalla Jadi Calon Ketua Umum PBNU, Langsung Trending

TRIBUNMANADO.CO.ID - Deputi Balitbang Partai Demokrat, Syahrial Nasution yang mengusulkan nama Jusuf Kalla untuk maju menjadi calon Ketum Nahdlatul Ulama atau PBNU.

Diketahui, PBNU akan menggelar Muktamar yang akan digelar di Lampung, 23-25 Desember.

Syahrial menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut termasuk tokoh NU.

Seketika Frasa PBNU menjadi trending topik Twitter Indonesia.

Jusuf Kalla yang kini menjadi Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Ketua umum Palang Merah Indonesia.

Ada 5 nama yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU yakni KH Marzuki Mustamar, KH Hasan Mutawakkil Alallah, KH Said Aqil Siraj, KH Bahaudin Nursalim atau Gus Baha, dan KH Yahya Cholil Staquf.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kini mendorong Jusuf Kalla untuk bersaing dalam pemilihan ketua umum PBNU.

Bagi Syahrial Nasution, Jusuf Kalla dianggap sudah memiliki banyak pengalaman sehingga layak untuk memimpin PBNU.

“Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia Timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dlm membesarkan organisasi,” tulis Syahrial di akun Twitternya, dikutip dari Twitternya pada Sabtu (13/11/2021)

Dia menerangkan, JK bisa membesarkan NU seperti beberapa organisasi yang telah dipimpinnya. Seperti DMI dan PMI.

 “Seandainya beliau berkenan memimpin NU ke depan, tentu makin membuat besar organisasi Nahdliyin,” jelasnya.

Hasil survei

Beberapa nama disebut jadi sosok kuat untuk bersaing dalam bursa ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Abdul Muhaimin Iskandar dan KH. Said Aqil Siradj masih menempati urutan teratas sebagai calon ketua umum PBNU dan Rais Aam PBNU dalam sebuah polling yang digelar pollingmuktamar.com.

Dilansir dari website pollingmuktamar.com, Minggu, 31 Oktober 2021 total ada 57663 votes dengan komposisi Ketua Umum PBNU menunjukkan angka pilihan sebagai berikut: 

Dr. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.19.30% (11130 votes), Dr. KH Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A11.75% (6778 votes), KH. Muhammad Yusuf Chudlori10.21% (5890 votes), Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi., L.c., M.A8.03% (4630 votes.

Kemudian KH. Imam Jazuli,Lc. MA7.62% (4396 votes) KH. Muhammad 'Abdurrahman Al Kautsar6.56% (3785 votes), Dr. K.H. Abdul Ghofur Maemun, Lc. MA.5.89% (3399 votes), Nusron Wahid, S.S., M.E.5.11% (2946 votes), KH. Dr. Ahmad Fahrur Rozi5.04% (2905 votes), KH. Maman Imanulhaq Faqih4.48% (2584 votes).

Prof. K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D3.87% (2232 votes), Dr. H. Nadirsyah Hosen, LL.M., M.A., Ph.D.3.41% (1966 votes), Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, M.A.3.14% (1813 votes), Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A2.88% (1661 votes), KH Abdul Ghaffar Rozin, M.ed2.68% (1547 votes)

Sementara hasil polling untuk posisi Rais Aam PBNU sebagai berikut; Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A.53.22% (12027 votes), KH. Yahya Cholil Staquf16.19% (3658 votes), KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag10.64% (2404 votes), KH Ahmad Bahauddin Nursalim8.29% (1873 votes), K.H. Miftachul Akhyar6.76% (1527 votes), KH. M. Anwar Manshur4.91% (1109 votes)

Dari angka-angka mengacu pada website pollingmuktamar.com, voters menginginkan duet Cak Imin dan Kyai Said untuk menempati posisi tertinggi organisasi berlambang bintang sembilan tersebut. Dengan rincian Cak Imin di posisi Rois Tanfidziyah dan Kyai Said di posisi Rais Aam.

Kalkulasi Cak Imin untuk turun gunung ke PBNU cukup memungkinkan jika melihat konstalasi calon ketua umum PBNU yang beredar saat ini yakni antara Kyai Said dengan KH. Yahya Cholil Staquf.

Skema duet Cak Imin dan Kyai Said menurut KH. Imam Jazuli adalah skema ideal dalam konteks berpolitik. Menurutnya, simbol NU dan PKB harus bersatu jika ingin menjadi sebuah kekuatan politik yang disegani.

“Persatuan antara tokoh NU dan PKB atau antara Cak Imin dan Kyai Said adalah pasangan yang sangat ideal. Ini akan menjadi sebuah kekuatan politik yang besar yang selama ini sepertinya terlihat bersatu tapi sebenarnya persatuannya belum utuh,” kata KH. Imam Jazuli.

Meski upaya ini nanti akan menemui rintangan berat terkait dengan Khittoh NU yang jelas telah memisahkan diri dengan politik praktis, namun menurut KH. Imam Jazuli secara historis perjuangan ulama sejak zaman dahulu tak dapat dipisahkan dengan aktivitas politik dan kekuasaan. 

“Kita tentunya bisa mengaca pada bagaimana ulama-ulama Walisongo jaman dahulu menguasai kerajaan Islam di Nusantara ini seperti Raden Patah dan Syarif Hidayatullah. Itu artinya, ada aktivitas politik yang dilakukan para Wali, dengan begitu jalan dakwah mereka menjadi lancar dan trebukti meraih kesuksesan besar. Dalam konteks kekinian itu bisa ditiru,” kata Pengasuh  Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon ini.

Muktamar NU sebagaimana diketahui akan dihelat di Lampung pada 23-25 Desember 2021.

Artinya kurang dari satu bulan lagi jam’iyyah ke-Islaman terbesar di Indonesia ini akan mengambil keputusan tertinggi organisasi.

Sosok Jusuf Kalla

Muhammad Jusuf Kalla mengenyam pendidikan dasar di SDN II Watampone, Bone, Sulawesi Selatan.

Di usianya yang ke-10, Jusuf Kalla dan keluarganya harus pindah ke Makassar karena situasi di tanah kelahirannya sedang tidak kondusif.

Saat itu, di Sulawesi Selatan tengah terjadi pemberontakan DI/TII yang dapat memabahayakan keselamatan mereka.

Di Makassar, Jusuf Kalla kemudian dimasukkan ke SMP Islam Datumuseng dan lulus pada tahun 1957.

Setelah menamatkan pendidikannya di SMP, Jusuf Kalla kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri 3 Makassar dan lulus pada tahun 1960.

Jusuf Kalla kemudian melanjutkan kuliah ke Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Semasa kuliah ia aktif dalam organisasi mahasiswa.

Pada 1965 sampai 1966, Jusuf Kalla menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar.

Jusuf Kalla bahkan menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara pada 1965 sampai 1968. Pengalaman ini yang kemudian membuka jalan Jusuf Kalla dalam memasuki dunia politik nantinya.

Di tahun yang sama, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Kemudian setelah lulus, pada 1967 sampai 1969, ia didapuk sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Jusuf Kalla tamat dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1967.

Riwayat Karier

- Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Golkar (1967 – 1968)

- Direktur Utama Grup Usaha PT. Hadji Kalla (1968 – 2001)

- Komisaris Utama Bukaka Teknik Utama (1988 – 2001)

- Direktur Utama Bumi Karsa (1995 – 2001)

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (1999 – 2000)

- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2001 – 2004)

- Ketua Umum Partai Golongan Karya (2004 – 2009)

- Wakil Presiden Republik Indonesia (2004 – 2009)

- Wakil Presiden Republik Indonesia (2014 – 2019)

Karier politiknya sudah dimulai sejak ia baru lulus kuliah. Ia berhasil menjadi Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Partai Golkar pada 1967 sampai 1968.

Tahun 1968 Jusuf Kalla diangkat oleh ayahnya, Hadji Kalla untuk memimpin perusahaan milik keluarga, PT. Hadji Kalla.

Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tersebut berkembang pesat. PT. Hadji Kalla yang semula hanya bergerak di bidang ekspor dan impor saja meluaskan bidang usahanya menjadi perusahaan konstruksi, kendaraan, transportasi, real estate, dan lain-lain (2). 

Jusuf Kalla kembali melanjutkan kuliahnya di bidang administrasi bisnis. Ia terbang ke Prancis untuk kuliah di European Institute of Business Administration Fountainebleu dan lulus pada tahun 1977.

Ia kemudian melanjutkan kariernya di dunia politik. Pada 1982, Jusuf Kalla berhasil menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Partai Golkar. Ia menjadi anggota MPR sampai tahun 1999.

Ketika namanya sudah terkenal sebagai pengusaha ternama di Sulawesi Selatan, ia ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag).

Jusuf Kalla menjadi menteri di pemerintahan Abdurrahman Wahid sejak 1999 sampai 2000.

Namanya kembali ditunjuk sebagai menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ia didapuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan atau Menkokesra dari tahun 2001 sampai 2004.

Tahun 2004, Jusuf kalla dirangkul oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon wakil presiden mewakilinya di kontestasi Pemilu 2004.

Keduanya kemudian terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-6 sedangkan Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke-10.

Selama menjabat sebagai wakil presiden mendampingi SBY, Jusuf Kalla menjadi tokoh penting dalam mendamaikan beberapa wilayah yang tengah berkonflik.

Jusuf Kalla berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik dalam kerusuhan Poso dan Ambon, Ia juga menjadi salah satu inisiator perdamaian konflik di Aceh antara pemerintah dan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui perjanjian Helsinki pada 2005.

Dalam pemilu selanjutnya, Jusuf Kalla maju sebagai kandidat calon presiden didampingi oleh Wiranto sebagai calon wakil presiden. Mereka diusung oleh Partai Golkar dan Hanura.

Namun keduanya kalah dari Pasangan SBY dan Boediono, di mana SBY merupakan calon petahana saat itu.

Dalam kontestasi Pemilu selanjutnya, pada tahun 2014, nama Jusuf Kalla muncul kembali. Ia dirangkul oleh Joko Widodo yang saat itu diusung sebagai calon presiden oleh Partai PDI Perjuangan.

Keduanya akhirnya terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Jusuf Kalla sendiri terpilih sebagai Wakil Presiden untuk yang kedua kalinya.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, dengan perbandingan suara 53,15% : 46,85% untuk kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Kariernya yang cemerlang di dunia usaha juga membuatnya pernah dipilih untuk memimpin berbagai organisasi.

Di antaranya adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan (1985 – 1997), Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia (1997 – 2002), Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Sulawesi Selatan (1985 – 1995), Wakil Ketua ISEI Pusat (1987 – 2000), Dewan Penasihat ISEI Pusat (2000 – sekarang).

Di dunia Pendidikan, Jusuf Kalla juga menjadi ketua Yayasan Pendidikan Hadji Kalla yang membawahi TK, SD, SMP, SMA Athirah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali, Universitas Islam Makassar.

Jussuf Kalla juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang ke-12 sejak 22 Desember 2009 sampai sekarang.

Jusuf Kalla juga menjadi Ketua Dewan Penyantun (Trustee) di berbagai universitas, misalnya Universitas Islan Negeri (UIN) Makassar, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, serta Ketua Ikatan Keluarga Alumni UNHAS.

Di bidang keagamaan, Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan. Ia melanjutkan tugas sang ayah yang semasa hidupnya menjadi bendahara NU Sulawesi Selatan dan bendahara Masjid Raya yang bersejarah di Makassar.

Di dunia olahraga, Jusuf Kalla juga sempat menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM) selama 10 tahun (1980 – 1990).

Ia juga pernah menjadi pemilik klub sepak bola Makassar Utama (MU) pada tahun 1985 sampai 1992.

Dari berbagai bidang pekerjaan yang ditekuninya, Jusuf Kalla menjadi salah satu pengusaha terkaya di Sulawesi Selatan.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2914, kekayaan Jusuf Kalla mencapai Rp 465 miliar dan US$ 1.058.564.

Penghargaan

- Bintang Republik Indonesia Adipura (2004)

- Bintang Mahaputra Adipura (2004)

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Malaya, Malaysia (2007)

- Doktor Honoris Causa daru Universitas Soka, Jepang (2007)

- Commander de I’Order de Leopold dari Kerajaan Belgia (2009)

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia (2011)

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makassar (2011)

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Brawijaya, Malang (2011)

- Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, Depok (2013)

SUMBER: PBNU Trending usai Politisi Demokrat Usulkan Jusuf Kalla sebagai Calon Ketua Umum Hadapi Said Aqil,