Kontroversi Gelaran WSBK Mandalika, Pembangunan Sirkuit Diduga Langgar HAM hingga Unboxing Ilegal

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sirkuit Mandalika dan menjajal langsung sirkuit tersebut dengan sepeda motor balap pribadinya.

Berdasarkan video yang unggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (12/11/2021), Presiden Jokowi terlihat tengah bersiap-siap

Sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika (secara resmi bernama Pertamina Mandalika International Street Circuit adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

• Beraksi di Sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi Tak Berani Ngebut: Banyak Tikungan Tajam

Gelaran World Superbike (WSBK) Mandalika 2021 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tercoreng lantaran adanya insiden dugaan unboxing ilegal saat proses pemeriksaan boks motor.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Bea dan Cukai Mataram juga ada oknum tidak bertanggung jawab yang telah mendekati motor dan merekam video tanpa izin.

Oknum tersebut juga mengunggah video yang ia rekam di kanal YouTube miliknya yang bernama "Soul Kuta Lombok"

Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku panitia penyelenggara menyayangkan adanya insiden saat pemeriksaan kargo logistik WSBK itu.

Namun, jauh sebelum insiden tersebut, gelaran WSBK Mandalika juga sudah menjadi kontroversi karena pembangunan proyek Mandalika yang meliputi pembangunan sirkuit balap motor Grand Prix, hotel, dan lapangan golf mendapat sorotan dari pakar HAM PBB. Proyek tersebut dinilai melanggar HAM.

Kompas.com merangkum dua kontroversi yang mewarnai perjalanan gelaran WSBK Mandalika mulai dari pembangunan sirkuit yang diduga melanggar HAM karena mencaplok tanah masyarakat serta insiden video pemeriksaan boks motor tim Ducati.

Pembangunan sirkuit diduga melaggar HAM

Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrim dan HAM, Olivier De Schutter pada April 2021 lalu menilai proyek senilai 3 miliar dollar AS itu melanggar HAM.

Hal tersebut dikarenakan, pembangunan kawasan The Mandalika dilakukan dengan cara menggusur dan merampas tanah masyarakat setempat.

Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka dan mengalami perusakan rumah, ladang, sumber air, situs budaya dan religi, karena pemerintah Indonesia dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mempersiapkan The Mandalika untuk menjadi "Bali Baru". 

Berdasarkan laporan sumber yang dimiliki Olivier, masyarakat yang menjadi korban penggusuran juga belum menerima kompensasi dan ganti rugi sama sekali dari pemerintah saat itu.

“Sumber yang dapat dipercaya menemukan bahwa penduduk setempat menjadi sasaran ancaman dan intimidasi dan diusir secara paksa dari tanah mereka tanpa kompensasi. Terlepas dari temuan ini, ITDC belum berupaya untuk membayar kompensasi atau menyelesaikan sengketa tanah," kata Olivier De Schutter seperti yang dikutip Kompas.com dari laman OHCHR, Selasa (06/4/2021).

Proses pembebasan lahan area Sirkuit Mandalika juga diwarnai penolakan oleh sejumlah warga, pada Minggu (13/9/2020).

Seperti diketahui, pembangunan Sirkuit MotoGP di Mandalika terkendala pembebasan lahan. Warga menyebut pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) belum membayar tanah mereka yang masuk dalam rencana pembangunan sirkuit.

Insiden dugaan unboxing ilegal boks motor Ducati

Koresponden media motorsport, Speedweek, melaporkan video dan foto-foto yang memuat aktivitas dugaan pembongkaran boks kargo motor Ducati secara ilegal

Aktivitas pembongkaran yang videonya telah beredar di dunia maya itu menjadi masalah karena sejatinya boks kargo dan logistik tidak boleh dibuka dan dipublikasikan secara sembarangan.

Hanya ada beberapa pihak yang diperbolehkan membuka boks kargo, di antaranya perwakilan Bea Cukai dan tim itu sendiri.

Merespons insiden tersebut, dalam keterangannya, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menjelaskan bahwa pembongkaran boks kargo motor Ducati adalah bagian dari prosedur pemeriksaan.

MGPA pun menegaskan bahwa proses pemeriksaan kargo logistik dari setiap tim sudah dilakukan sesuai prosedur. Pihak terkait seperti Bea Cukai dan Freight Forwarder melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh pihak Dorna Sport dan MGPA.

“Pemeriksaan kargo logistik dilakukan sesuai aturan, telah mendapat izin dan didampingi pihak Dorna selama proses berlangsung,” kata Direktur Utama MGPA Ricky Baheramsjah dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

"Keterlibatan pihak Freight Forwarder mendapat izin dari Dorna Sport dan Bea Cukai untuk membuka peti dan memeriksa karena perlu mengambil nomor sasis," ujar Ricky.

"Untuk itu (karena keperluan mengambil nomor sasis), mereka mendapat izin khusus dari Dorna Sport untuk membuka peti untuk memeriksa isi kargo."

Dalam kasus ini, MGPA lebih menyayangkan adanya oknum yang mendekati motor, mengambil video, dan memublikasikannya sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

Oknum yang bersangkutan diketahui merupakan pengguna YouTube bernama "Soul Kuta Lombok". Dia telah mengaku sebagai pihak yang menggunggah video tersebut.

Dia mengatakan bahwa saat pengambilan gambar, motor sudah dalam kondisi terbuka.

"Motor di-unboxing oleh pihak Bea Cukai untuk mengecek kelengkapan dokumen," tulisnya sembari meminta maaf.

"Saya salah telah memvideokan proses pengecekan... terima kasih telah mengingatkan dan memberi pelajaran yang sangat berharga dalam hidupku. Saya memang tidak tahu sama sekali ini tidak boleh dipublikasikan. Video langsung saya privasikan beberapa jam setelah di-upload," tulisnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Kontroversi WSBK Mandalika, Pembangunan Sirkuit yang Diduga Langgar HAM dan Dugaan "Unboxing" Ilegal Boks Motor