Pemkot Bitung Telusuri Otak Penyegelan Kantor Lurah

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Duet kepemimpinan Kota Bitung, Maurits Mantiri Wali kota dan Hengky Honandar Wakil Wali Kota melakukan perombakan sejumlah lurah.

Perombakan ini berdasarkan surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor:821/973/WK tentang pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian dari dan dalam pengawas dalam jabatan pengawas, dilingkungan pemerintah Kota Bitung.

Menurut Forsman Dandel Plt Kepala Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) kota Bitung, ada 48 dari 96 lurah yang mengalami pergantian serta dilantik Wakil Walikota Hengky Honandar di ruang SH Sarundajang.

Khusus untuk Lurah, ada 48 orang dengan rincian ada 33 Lurah yang definitif dan 15 Lurah masih berstatus pelaksana tugas atau Plt.

42 Kepala Seksi, ada 14 di perangkat daerah dan 28 di kelurahan serta empat Kepala sub bagian di perangkat daerah.

Kemudian Sekretaris lima orang, di Kelurahan Madidir Unet, Kelurahan Kumersot, Kelurahan Apela Satu dan Pateten 1.

Sementara itu terkait dengan penutupan atau penyegelan kantor Lurah, Julius Ondang Asissten I setda Kota Bitung memberikan keterangan.

Menurut Julius Ondang, terkait adanya dugaan penolakan sejumlah warga di Kelurahan Pateten III, Bitung Tengah dan Batuputih Atas.

Pihaknya, tidak tinggal diam bakal menerjunkan tim ke tiga lokasi itu untuk melakukan penelusuran dan mencari data terkait alasan mereka melakukan penyegelan kantor lurah.

Tim itu terdiri dari Kesbangpol dan Bagian Pemerintahan Kota Bitung.

Kantor lurah itu adalah aset pemerintah, tempat melaksanakan aktivitas kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

"Jika ditemukan ada hal-hal yang di luar ketentuan, kami akan melakukan pembinaan ke oknum yang melakukan penyegelan dan masyarakat."

"Jika ada kerusakan aset di lantor lurah, kami akan membuat berita acara untuk di lapor ke pimpinam hingga membawa ranah ini ke kepolisian," tutur Julius Ondang asissten I setda Kota Bitung disela-sela rapat gabungan pemkot Bitung, pemprov Sulut dan forkopimda Sulut dan Bitung.

Terkait adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum lurah, pihaknya langsung memanggil oknum lurah itu melalui bagian kepegawaian untuk meminta keterangan dan penjelasan.

Hingga saat ini pihaknya masih menjunjung tinggi asas praduga tak besalah, sehingga akan terus di telusuri keterlibatan lurah-lurah.