AHY Beber Peran Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra untuk Mengambilalih Partai Demokrat

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Perseteruan antara dua kubu di Partai Demokrat terus berlangsung dan saling gugat dengan memanfaatkan lembaga hukum terus dilakukan kubu KSP Moeldoko.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap sejak awal sebelum ditolaknya gugatan ADRT PD kubu Moeldoko, pihaknya telah mencium gelagat Moeldoko untuk 'mengganggu' Partai Demokrat

Menurutnya, Moeldoko gemar “memamerkan” kekuasaannya dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

“Saya mendapat laporan, bahwa setelah beberapa kali di-briefing oleh KSP Moeldoko di kediamannya, para penggugat sangat yakin bahwa faktor kekuasaan akan berhasil memenangkan permainannya, dan gugatannya akan diterima oleh Mahkamah Agung (MA),” kata AHY dalam video konferensi pers di DPP PD, Rabu (10/11/2021).

AHY  juga mengatakan bahwa sejak awal pihaknya yakin gugatan tersebut akan ditolak karena dinilai tak masuk akal.

"Judicial Review AD ART Partai Demokrat ini hanyalah akal-akalan Pihak KSP Moeldoko, melalui proxy-proxynya, yang dibantu pengacara Yusril Ihza Mahendra," lanjutnya

Dia mengatakan bahwa langkah Meoldoko dkk ini sangat jelas, yakni melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh Pemerintah.

"Padahal jika kita analogikan Partai Demokrat ini sebagai aset properti, maka sertifikat yang sah dan diakui pemerintah hanya satu, yakni yang sekarang saya kantongi dan saya pegang mandatnya hingga 2025," kata AHY

Menurutnya, tidak pernah Moeldoko mendapatkan sertifikat dari pemerintah atas kepemilikan properti itu.

Baca juga: Kios Topas Amurang Minsel, Rumah Kopi Favorit Politisi, Pejabat, Pengusaha dan Milenial

Baca juga: Gelar Muswil, DPW ASPERINDO Sulut Dorong Peningkatan Ekonomi Digital di Era New Normal

 
"Jadi tidak ada hak apa pun bagi KSP Moeldoko atas Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada haknya KSP Moeldoko mengganggu rumah tangga Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) menolak uji materi atau judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat kepengurusan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada Tribunnews.com, Selasa (9/11/2021).

Perkara itu sendiri tercatat dengan nomor 39 P/HUM/2021. Tertera identitas pemohon yakni Muh Isnaini Widodo dkk melawan Menkumham, Yasonna Laoly.

Para pemohon diketahui memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

Adapun majelis yang menangani perkara tersebut yakni ketua majelis Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.