Jokowi Tanam Mangrove di Abudabi, Momentum Provinsi Sulut Aktifkan Lagi KKM

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Presiden Joko Widodo menanam mangrove di Jubail Mangrove Park di Pulau Al Jubail, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pekan lalu.

Hal ini pun jadi momentum Provinsi Sulut untuk melestarikan hutan mangrove di pesisir Bumi Nyiur Melambai.

Secara khusus, Pemprov Sulut dan Balai Pengelola DAS dan Hutan Lindung ( BPDASHL ) Tondano menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Four Point membahas pelestarian mangrove, Selasa (9/11/2021).

Kegiatan dibuka Marly Gumalag, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mewakili Plh Sekprov Asiano Gemmy Kawatu. Hadir juga Kepala Dinas Kehutanan Rainer Dondokambey, dan Kepala BPDASHL Tondano Marcus Susatyo

Dari data yang ada, Marly mengatakan
5 sampai 6 persen hutan mangrove Indonesia hilang atau rusak setiap tahunnya

Padahal kata dia, mangrove merupakan salah satu ekosistem essnsial di dunia yang mendukung sektor perikanan mengurangi erosi pantai banjir menjaga kulitas air pesisir.

Untuk melestarikan Mangrove sudah dibentuk Kelompok Kerja Mangrove (KKM)

Sejak tahun 2006 telah terbentuk 28 KKM Daerah Provinsi Sulut. KKM dibentuk melalui keputusan gubernur nomor 186/2010 yang berperan sebagai wadah dalam kordinasi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove

"Peran dan kontribusi KKM daerah sangat diperlukan dalam menunjang atau mendorong percepatan pembangunan ekosistem mangrove yang berupa pemikiran atau aksinya di daerah," kata dia

Sebagai contoh KKM ini sangat diperlukan perannya dalam memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan atau kebijakan pembangunan di daerah atau bisa berperan dalam pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove.

Ia menyampaikan, dalam beberapa tahun terakhir ada kevakuman aktivitas,

"Tidak termonitor adanya aktivitas KKM terkait dengan pengelolaan mangrove di Sulut sehingga perlu ada dorongan untuk pengaktifan kembali KKM yang sudah terbentuk atau restrukturisasi KKM yang telh terbentuk dengan format yang lebih adaptif dan inovatif," ungkap Marly

KKM memberi dampak besar terhadap pelestarian ekosistem mangrove hingga turut mendukung upaya pembangunan di lintas sektor untuk menggapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Sulut punya 11.456 hektare hutan mangrove.

Rainer Dondokambey, Kepala Dinas Kehutanan Sulut mengatakan, saat ini tengah ramai masyarakat memanfaatkan mangrove untuk jasa lingkungan mendirikan tempat wisata.

"Jasa lingkungan secercah harapan baru, masyarakat buat tempat wisata baru, tempat selfie di mangrove masuk bayar, ini luar biasa," kata Rainer saat FGD tersebut.

Ia meminta kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mengidentifikasi lokasi mangrove yang dimanfaatkan untuk tempat wisata, ia berharap bisa membangun kerja sama, sesuai aturan.

Setidaknya ada tiga lokasi hutan mangrove sudah dimanfaatkan untuk tempat wisata yakni di Desa Palaes, Bahoi, dan Budo

Selain itu Rainer menyinggung soal kelompok kerja Mangrove agar bisa lebih dimaksimalkan.

"Harus jelas kelembagaannya, buat lembaga jangan tidak diatur, nanti ada kegiatan buat kelompok, tapi kelompok ini berjalan atau tidak, bermanfaat atau tidak," kata dia.

Anggaran pusat untuk kelembagaan ini harus jelas

"Selama ini belum diasah lagi, terkendala pandemi kita belum lihat hasil kelompok kerja mangrove," katanya.

Pemanfaatan Mangrove tak hanya mencakup konservasi atau jasa lingkungan.

Jika diberdayakan, masyarakat bisa mengolah mangrove menjadi produk yang bisa dikonsumsi, buah mangrove bisa dibuat sirup, selai, dodol dan permen.

Buah api api mangrove bisa dibuat keripik dan bahan tepung. (ryo)

Baca juga: Jokowi Tanam Mangrove di Abu Dhabi, Dinas Kehutanan Kebut Rehabilitasi Mangrove di Sulut

Baca juga: DPPKB Bolmong Gelar Penyuluhan dan Pelayanan KB Implant Gratis di Passi Barat

Baca juga: Pantas Kini Bahagia, Lihat Potret Keluarga Bayu Kumbara, Pria Viral Nikahi Bule Cantik 6 Tahun Lalu