Panglima TNI
Kata Pengamat Terkait Apa yang Harus Dilakukan Jenderal Andika Perkasa Saat Jabat Panglima TNI
Kata Pengamat Militer ISESS Terkait Apa yang Harus Dilakukan Jenderal Andika Perkasa saat menjabat Panglima TNI.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Jenderal Andika Perkasa harus bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif dan mencatat prestasi dalam waktu singkat, hanya setahun.
Demikian kata Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
Menurut dia, ini menjadi tantangan bagi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.
Baca juga: Fakta-fakta Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Meninggal, Mobil Tabrak Pembatas Tol, Sopir Kelelahan
Baca juga: Data Terbaru Jumlah Tersangka Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Update Info BNPT
Baca juga: Nicky Tirta Berduka, Ungkap Pesan Haru untuk Vanessa Angel: Bahagia Ya Disana!
Serka Elkana Tafuli saat berfoto bareng Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. (Capture Chanel Youtube TNI AD)
menilai masa jabatan yang singkat menjadi tantangan bagi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa yang telah diusulkan Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ke DPR.
Fahmi mengatakan Andika harus menunjukkan dia bisa berbuat banyak dan melalukan perubahan positif dalam masa jabatan sebagai Panglima TNI yang hanya satu tahun mengingat dia akan memasuki pensiun dari dinas keprajuritan TNI tahun depan.
"Hanya saja karena masa jabatannya cukup singkat berdasarkan UU saat ini, maka Jenderal Andika tentu harus bisa menunjukkan bahwa dalam masa setahun nanti, dia tetap bisa berbuat banyak, melakukan perubahan positif dan mencatat prestasi. Ini tantangan yang harus dihadapi," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (3/11/2021).
Dengan demikian, kata Fahmi, Andika perlu memilih prioritas-prioritas yang harus dilakukannya selama menjabat Panglima TNI nanti.
"Maka saya kira Andika harus memilih prioritas-prioritas yang harus dilakukan, agar masa yang singkat ini tidak berlalu begitu saja," kata Fahmi.
Menurutnya, sebenarnya siapa Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto bukanlah hal yang perlu terlalu diributkan.
Baca juga: Kata Pengamat Terkait Apa yang Harus Dilakukan Jenderal Andika Perkasa Saat Jabat Panglima TNI
Jenderal TNI Andika Perkasa (Triibunnews.com)
Fahmi mengatakan hal itu kaarena menurutnya pada dasarnya siapapun yang ditunjuk Presiden dan siapapun yang terpilih tidak akan ada banyak perbedaan.
"TNI juga sudah teruji soliditas dan loyalitasnya dalam menghadapi perubahan kepemimpinan. Jadi saya kira tidak akan ada resistensi," kata dia.
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan. Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.
Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.
Nama Jenderal TNI Andika Perkasa Diajukan Jokowi Sebelum ke Luar Negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI kepada DPR RI.
Terungkap penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dilakukan Jokowi sebelum berangkat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Diketahui, Jokowi bertolak menuju Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20), Jumat (29/10/2021) pagi.
Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) pada pukul 09.15 WIB.
Ada hal menarik sebelum Presiden Jokowi lepas landas dari Tanah Air untuk melakukan kunjungan ke tiga negara.
Hal yang menjadi perhatian saat itu adalah rombongan yang melepas Presiden Jokowi di Bandaa Soekarno-Hatta.
Saat itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo hingga Mensesneg Pratikno hadir melepas Jokowi.
Biasanya dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selalu ikut melepas Jokowi bila Kapolri Jenderal Listyo Sigit hadir.
Namun, hari itu cukup berbeda.
Marsekal Hadi Tjahjanto tidak hadir dan yang hadir saat itu Jenderal TNI Andika Perkasa.
Banyak kalangan yang memandang hal tersebut sebagai isyarat bila Jokowi akan memilih Jenderal Andika sebagai calon Panglima TNI.
Pandangan sejumlah orang yang menilainya sebagai isyarat tersebut terjawab setelah Mensesneg Pratikno menyerahkan surat presiden (supres) tentang pergantian Panglima TNI kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (3/11/2021).
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno mengungkap kapan nama Jenderal Andika dipilih Jokowi.
"Sebelum berangkat ke luar negeri," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/11/2021).
Pratikno mengatakan pemerintah berharap DPR memberikan keputusan secepatnya mengingat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan segera memasuki masa pensiun pada November ini.
"Kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden. Dan juga bapak presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Pratikno mengatakan tak masalah dengan masa tugas Jenderal Andika di militer yang hanya tersisa satu tahun saja.
Diketahui, berdasarkan masa pensiun, Jenderal Andika akan pensiun pada 1 Desember 2022.
"Ya enggak apa-apa kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf," kata Pratikno.
Dia mengatakan kepala staf TNI AU sudah mendapatkan jatah Panglima TNI.
"Jadi pilihannya (antara) AD dan AL. Pak Presiden sudah memilih angkatan darat," ujarnya.
Bila dilihat dari urutannya, seharusnya matra laut yang menjadi calon Panglima TNI saat ini.
Menjawab hal tersebut, Pratikno mengatakan Angkatan Laut bisa diusulkan pada periode selanjutnya.
"Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," ucapnya.
Proses di DPR Hanya 5 Hari
Menyikapi surat presiden tentang calon Panglima TNI, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 4-5 November 2021 yang dilakukan Komisi I DPR.
“Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok sampai dengan Jumat,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Bamus (Badan Musyawarah) DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.
“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” ujar Puan.
Sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.
“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” katanya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat internal, membahas jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kamis (4/11/2021).
Seluruh anggota Komisi I DPR akan mengikuti rapat tersebut.
"Komisi I akan mengadakan rapat internal esok siang (Kamis) pukul 14.00. Rapat internal yang diikuti seluruh anggota Komisi I akan memutuskan kapan fit and prop diadakan," katanya.
Meutya menjelaskan proses pemilihan Panglima TNI, dimulai tahap verifikasi verifikasi dokumen calon Panglima serta kemungkinan verifikasi aktual sebagai bagian dari fit and proper test.
"Semangat Komisi I tentu lebih cepat lebih baik, dengan memperhatikan semua tahapan yang perlu dilalui secara lengkap," ujarnya.
(Tribunnews.com/ Reza Deni/ chaerul umam/ fransiskus)
Telah tayang di:
