Pol PP Siap Turunkan 500 Personel Tertibkan Lahan KEK Bitung, Terungkap Tak Punya Alat Pelindung

Belakangan, Pemprov Sulut sudah merencanakan untuk penertiban lahan.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut, Denny Mangala pun mengadakan rapat, Senin (25/10/2021) mengundang pihak terkait, semisal TNI dan Polri untuk rencana penertiban.

Meski begitu belum ada jadwal kapan rencana ini bakal direalisasikan

"Secepatnya," kata Mangala ketika dikonfirmasi tribunmanado.co.id, Senin (25/10/2021) usai rapat.

Pemprov sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri

"Kita siapkan personel termasuk logistik," ungkap Mantan Asisten I Pemkab Minahasa ini. Sebelum penertiban diambil lebih dulu langkah-langkah, misalnya kata Mangala melihat kondisi terakhir lahan yang ditempati warga tersebut.

"Kita cek lapangan, tugaskan camat untuk inventarisir kondisi dan situasi di lapangan," kata dia.

Kabar terakhir ada ribuan warga yang menghuni lokasi tersebut, belakangan informasi berkembang sudah ada warga yang keluar.

"Persiapan sudah matang, baru kita laksanakan penertiban," ungkap dia.

Mangala mengatakan, sebenarnya penertiban sudah akan dilakukan jauh hari sebelumnya, namun tertunda karena situasi pandemi Covid 19.

Kini kasus Covid 19 sudah berangsur menurun sehingga momennya pas untuk penertiban.

Adapun Pemprov menuding para penghuni lahan KEK ini menyerobot lahan pemerintah.

Sampai saat ini data jumlah jiwa penghuni liar di lahan KEK di sebanyak 2.023 Kepala Keluarga.

Pemprov sudah mengeluarkan 3 kali surat peringatan, namu tidak diindahkan, Pemprov kemudian memilih langkah hukum dengan melaporkan oknum penyerobot lahan milik Pemprov Sulut di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung ke Polda Sulut.

Penyerobotan lahan ini menghambat pembangunan KEK Bitung sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Olly Dondokambey di Manado pada April 2019.