Kapolres Kotamobagu Diganti Setelah Kisruh PT BDL dan Ramai Tagar #SulutMenangis di Twitter

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Mutasi yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga sampai di Kota Kotamobagu.

Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati resmi dipindahkan ke Wadirbinmas Polda Sulut.

Posisi AKBP Prasetya Sejati sebagai Kapolres Kotamobagu, resmi diganti oleh AKBP Irham Halid.

Uniknya, AKBP Prasetya Sejati diganti oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah rentetan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kotamobagu.

Salah satu kasus yang paling ramai adalah kisruh yang terjadi di PT Bulawan Daya Lestari (BDL) dengan masyarakat Desa Toruakat.

Peristiwa tersebut terjadi pada akhir September 2021.

Diman satu warga Desa Toruakat bernama Arman Damopolii tewas setelah tertembak di dada.

Kematian Arman Damopolii kemudian dipertanyakan oleh masyarakat Desa Toruakat, terkait penggunaan senjata di lingkungan Tambang Emas milik PT BDL.

Meski begitu, Kapolres Kotamobagu AKBP Prasetya Sejati mengaku akan tetap menindaktegas oknum pengguna senjata di tambang milik PT BDL.

"Pastinya akan kita tindak tegas," kata Prasetya waktu itu.

Tak lama berselang, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Sulut.

Selang sebulan kemudian, Polda Sulut menangkap dua orang tersangka sebagai dalam kisruh yang terjadi di PT BDL.

Pelaku diketahui berinisial SI warga Tambun, Dumoga Timur, dan AP yang ditangkapndi Sorong, Papua barat.

Namun, pihak keluarga korban tak mau menerima begitu saja.

Mereka meminta agar polisi mengusut tuntas dalang dari kasus penembakan ini.

Puncak dari kekesalan pihak keluarga, akhir masyarakat Adat yang ada di Dumoga Kabupaten Bоlmоng, melalukukan demo.

Demo tersebut berlangsung di Bundaran Paris Superstore, Kota Kotamabagu.

Pada demo tersebut, ratusan masyarakat Bolmong meminta agar Kapolda Sulut Irjen Pol Nana Sudjana menangkap aktor intelektual dibalik penembakan yang mengakibatkan seorang warga tewas di Desa Toruakat, yang terjadi di area PT BDL.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow Tengah Can Muliadi Mokodompit, mengatakan, kehadiran masyarakat di Bundaran Paris Kota Kotamobagu, untuk menagih ketegasan Kapolda Sulut.

Terutama mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut, dan mendesak agar menindak tegas oknum aparat yang diduga bermain di dalamnya.

"Mohon dilihat benar-benar oleh Bapak-bapak, ini ada oknum-oknum yang bermain dalam persoalan ini. Karena kalau tidak ada oknum yang bermain, maka penanganan persoalan ini tidak akan lambat seperti saat ini," kata dia.

Dari demo tersebut, kemudian muncullah Tagar #SulutMenangis yang ramai di Twitter.

Tagar ini muncul karena konflik lahan yang mengakibatkan penembakan Armanto Damopolii tewas belum diusut tuntas.

Masyarakat adat di Bolmong meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.

“Kenapa kemudian (ramai) #SulutMenangis, karena kemudian kami prihatin persoalan tanah adat di Toruakat,” kata Can Mulyadi Mokodompit.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus ikut turun mengusut masalah tersebut.

“Sehingga kami meminta Presiden Jokowi serta Panglima TNI dan Kapolri. Terutama Kompolnas harus turun untuk menyelesaikan. Komnas HAM juga harus turun memantau persoalan di lapangan,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, masyarakat adat di Sulut sementara menghadapi masalah besar.

Menurutnya, polemik di Toruakat hanya satu masalah dari banyak kasus lain yang belum terungkap.

“Intinya begini, kami melihat bahwa persoalan tanah adat Toruakat yang sampai menyebabkan sudah terbunuhnya anak adat tidak selesai hanya dipermainkan seperti ini," kata dia.

Ini menjadi pertanda lonceng kematian komunitas adat yang ada di Bolmong.

"Karena sekian banyak perusahaan-perusahaan di Bolmong yang tidak memperhatikan masyarakat,” jelasnya.

Mulyadi menuding bahwa masyarakat adat telah dilecehkan oleh pihak perusahaan.

Karena perusahaan beroperasi tanpa persetujuan dari masyarakat adat.

Mereka (perusahaan) datang dengan arogan membawa izin dari pusat.

"Sementara mereka tidak memperhatikan bahwa itu sudah kebun milik masyarakat, hutan milik masyarakat, kemudian hanya bermodalkan selembar dari kementerian mereka datang habis itu ndak (tak) memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini,” kata dia.

Mulyadi tidak memperdebatkan masalah izin pertambangan disana.

Menurutnya sebelum tambang beroperasi, harus disetujui oleh masyarakat adat.

Faktanya di Bolmong perusahaan beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat.

Tanah adat hanya boleh masuk kalau memang komunitas menyetujui.

Itu perkebunan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, tiba-tiba ada satu korporat masuk dengan mengatasnamakan izin kementerian, wah itu tidak boleh.

"Bukan persoalan sudah ada izin atau tidak, tapi persoalan mereka masuk tanpa persetujuan masyarakat adat,” tegas dia.

Tak hanya itu, dia memastikan bahwa perjuangan masyarakat adat akan dikawal.

Menurut dia, agar suatu saat masyarakat bisa memiliki kembali lahan-lahan tersebut.

“Kami akan advokasi terus-menerus. Kewajiban kami untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama soal korban," kata dia.

"Tentu kami ingin masyarakat menduduki kembali tanah itu seperti semula sebelum perusahaan datang,”tegasnya.

Mulyadi mendesak agar pihak penegak hukum harus bertindak profesional.

Sebab dalam kasus tersebut dia menduga ada oknum penegak hukum yang bekerja sama dengan pihak perusahaan.

“Proses ini penuh dengan rekayasa. Harus ada transparansi. Kompolnas harus turun. Karena dipastikan ada oknum-oknum yang berpengaruh terlibat," ucapnya.

"Kalau tidak pengaruh pasti tidak berdampak. Sangat terkesan aromanya ada banyak fakta yang disembunyikan,” ungkapnya. (Nie)

Tentang Kotamobagu

Kota Kotamobagu adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Jarak Kotamobagu ke Kota Manado yakni 171,2 km, atau memakan waktu sekitar 5 jam 2 menit perjalanan dengan kendaraan.

Sumber pendapatan utama kota ini adalah padi dan jagung.

Kota Kotamobagu mencakup wilayah daratan dan kepulauan dengan total luas daratan 184.33 km2.

Masyarakat Kota Kotamobagu sebagian besar adalah etnis Bolaang Mongondow.

Saat ini Kotamobagu dipimpin oleh Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan.

Baca juga: Info Gempa 6.2 SR Guncang Sumut Selasa (02/11/21), BMKG: 6 Daerah Bergetar

Baca juga: Sukron Mamonto Segera Diganti Masri Masengi Sebagai Wakil Ketua DPRD Bolmong

Baca juga: Bakal Ditempel Stiker Hologram, Begini Aturan Baru untuk Seluruh Kendaraan