Perjuangan Reforma Agria di Mangkid Mitra Berlanjut, Masyarakat Diminta Pertahankan Tanah

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Perjuangan Reforma Agraria masyarakat terus berlanjut.

Pasca mendapatkan akses legalitas atas tanah berupa sertifikat, masyarakat juga diharapkan bisa berdaulat atas lahan tersebut.

Hal itu diungkap Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sulut, Lutfi Zakaria usai membuka acara pengembangan kapasitas usaha di Desa Mangkid, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang terkait dengan Reforma Agraria.

"Jadi setelah warga Mangkid berhasil memperjuangkan akses atas tanahnya berupa legalitas, selanjutnya adalah memperjuangkan akses reform atau upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat," katanya.

Dengan begitu katanya, masyarakat diharapkan biaa meningkatkan taraf hidup dengan memanfaatkan hasil bumi di lahan mereka.

"Jadi kita upayakan masyarakat setempat bisa meningkatkan taraf kehidupan dengan tanah yang sudah mereka dapatkan," ungkapnya.

Untuk itu tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan gabungan dari BPN bersama stakeholder terus menggencarkan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat setempat.

"Salah satunya PNM yang bertugas untuk melakukan bimbingan dan akses modal kepada warga agar bisa meningkatkan UMKM berdasarkan potensi yang ada di Desa Mangkid ini," jelasnya.

"Selain itu kami akan membantu untuk membuka akses pasar," sambungnya.

Pihaknya berharap, saat aset ini bisa dikuasai penuh oleh masyarakat maka bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Bukan justru diagunkan atau di jual, sehingga masyarakat bisa berdaulat atas tanah mereka. Ini komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat dalam bentuk reforma agria," tandasnya.

Sementara itu, Hukum Tua Mangkid, Simon Aling mengapresiasi komitmen pemerintah tersebut.

Meski begitu, dirinya juga meminta pemerintah kabupaten agar memperhatikan kondisi infrastruktur di Desa Mangkid.

"Jalan ke kebun masih rusak parah, sehingga berpengaruh pada akses ke lahan pertanian. Ini berdampak pada pendapatan petani. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa melihat persoalan ini," pungkasnya.