Rabu, 22 April 2026
Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Bitung

Wali Kota Bitung Maurits Mantiri Beber Serapan Anggaran Rata-rata Merah

Rakor dihadiri Wali Kota Bitung Ir Maurtis Mantiri MM. Ia menyampaikan terkait rapat Epra untuk kota Bitung sudah dilaksanakan pada Selasa (19/10/2021

tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere
Pelaksanaan Rakor Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Epra) kabupaten kota se Provinsi Sulut triwulan III tahun anggaran 2021. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat koordinasi evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Epra) kabupaten kota se Provinsi Sulut triwulan III tahun anggaran 2021.

Rakor dihadiri Wali Kota Bitung Ir Maurtis Mantiri MM. Ia menyampaikan terkait rapat Epra untuk kota Bitung sudah dilaksanakan pada Selasa (19/10/2021).

"Sejumlah perangkat daerah dilingkungan Pemkot Bitung masih merah, alias belum capai realisasi anggarannya," ujar dia. 

Kenapa realisasi penyerapan anggaran rata-rata merah?

Itu kata dia karena ternyata dalam proses anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung setelah evaluasi masih ada tahapan dengan DPRD.

"Yaitu hasil penetapan dalam APBDP belum di sinkronkan dengan data rasionisasi dalam anggaran yang ditetapkan, makanya angka yang di catat angka lama sementara presentase sudah lebih besar dari yang di registrasikan,” tutur Maurits Mantiri.

Pihaknya berterima kasih atas dipilihnya kota Bitung sebagai tempat pelaksanan Epra.

Ia menuturkan, Epra ini sangat penting untuk ukur tingkat keberhasilan kepala perangkat daerah dalam rangka penyerapan dan distribusi anggara di lapangan, untuk menggairahkan ekonomi di masyarakat.

Praseno Hadi Asissten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut, mengatakan Epra dulu menjadi dominan hingga menjadi acara nasional.

Namun sekarang agak terpinggirkan namun substansi Epra adalah aspek penting untuk mengetahui pelaksanaan, di lapangan hambatan dan solusi yang dicarikan untuk atasi permasalahan di lapangan.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) dari kabag pembangunan, biro pembangunan.

“Perlausan fungsi dari pembangunan, perlu ditingkatkan bersama."

"Bagian pembanguna dulu keren kendalikan pembangunan, pelaksanaan kegiatan dan sangat mentereng. Tapi sekarang sangat penting terkait informasi kepada pemipinan daerah,” kata Praseno Hadi.

Praseno Hadi memberikan contoh, ketika ada pembangunan oleh kecamatan, keluaran, kota Bitung dan provinsi hingga pemerintah pusat kabag pembangunan yang harus tau.

Begitu juga terkait dengan program pembangunan strategis di kabupaten A.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 1/3
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved