Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Bambang Widjojanto: Gugatan AD/ART Demokrat Bahayakan Juga Partai Lain, Ini Konsensus Partai

Gugatan Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahenda dinilai tidak hanya membahayakan Partai Demokrat

Editor: Aswin_Lumintang
Istimewa
Masih Ingat Bambang Widjojanto yang jadi pengecara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, Kini Disewa Kubu AHY 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Gugatan Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahenda dinilai tidak hanya membahayakan Partai Demokrat, melainkan membahayakan parpol lainnya di Indonesia.

Pasalnya, ini akan membuka celah setiap orang bisa leluasa menggugat AD/ART parpol yang sebenarnya dalam pembuatannya ada unsur konsensus partai.

Anggota kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya khawatir dengan adanya polemik di dalam kubu partai berlogo Mercy itu.

Terlebih saat ini, pihaknya sedang menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh mantan kader Partai Demokrat soal keputusan SK Menteri Hukum HAM (Menkumham) terkait hasil kongres Partai ke lima tahun 2020.

Partai Demokrat Kubu Moeldoko. Kini gandeng Yusril Ihza Mahendra untuk Pengajuan ke MA.
Partai Demokrat Kubu Moeldoko. Kini gandeng Yusril Ihza Mahendra untuk Pengajuan ke MA. (via IndeksNews.com)

Diketahui gugatan itu dilayangkan oleh mantan kader ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT.

Bambang menyebut, kekhawatiran itu muncul mengingat dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal melakukan verifikasi partai politik untuk Pemilu mendatang.

"Jadi yang saya khawatirkan adalah ini (gugatan) sedang mencari-cari (hambatan) apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut dengan verifikasi partai politik," kata Bambang kepada awak media di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Dirinya menilai, langkah gugatan ini juga berpotensi dapat mengganggu kestabilan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Sebab kata dia, upaya seperti ini bisa dilakukan siapapun untuk membuat partai politik tidak stabil.

"Apakah ini cara untuk men-destabilisasi (membuat tidak stabil Partai) proses yang sedang berjalan," kata dia.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved