Tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Sulut Soal Status Guru Lecehkan Siswi SMA Motoling Minsel

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Oknum Guru di Motoling, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara terpotret kamera melecehkan siswi di kelasnya.

Aksi oknum guru tersebut pun viral, belakangan orang tua korban keberatan dan melaporkan kasus ini ke polisi.

Si oknum guru berusia 50 tahun itu pun harus berurusan dengan hukum.

Belakangan, tak hanya oknum guru itu terancam dibui, status PNS terancam hilang. 

Jika proses hukum berlanjut  dengan adanya putusan hukum tetap maka yang bersangkutan bisa diberhentikan tidak dengan hormat.

Kepala Dinas Pendidikan Sulut, dr Grace Punuh mengatakan, saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses hukum.

Sebab itu sementara waktu, yang bersangkutan sudah di nonaktifkan dari tugasnya mengajar siswa

"Jika sudah tersangka maka nanti dinonaktifkan sementara sebagai PNS,'' kata dia.

Lalu bagaimana hak keuangannya sebagai PNS? Grace belum tahu persis detail. Namun, jika sudah tidak mengajar maka tidak dapat tunjangan seperti biasanya

"Soal gajinya itu BKD yang lebih tahu persis," kata dia.

Adapun PNS bisa saja diberhentikan apabila tersandung kasus

Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam pasal 250, disebutkan  PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan hal-hal berikut:

Pertama, Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kedua, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Ketiga, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Keempat, dpidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Femmy Suluh, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulut membenarkan aturan tersebut.

"Kalau sudah ada keputusan  final  misalnya menjalani hukuman di atas 2 tahun, maka akan diberhentikan sebagai PNS," ujarnya.

Sesuai aturan manajemen ASN, hak PNS akan ikut dipreteli, jika sudah ditetapkan tersangka.

"Kalau tersangka status PNS-nya diberhentikan sementara," kata dia.

Buntutnya yang bersangkutan hanya akan menerima 50 persen gajinya sebagai PNS. (ryo)