Bolmong

DPRD Bolmong Gelar RDP Dengan BPBD dan Dinas Pertanian Dalam Sehari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Komosi III, menggelar RDP dengan dengan Dinas Pertanian Bolmong

Istimewa/DPRD Bolmong
Komisi III DPRD Bolmong saat menggelar RDP, Kamis (07/10/2021). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Komisi III, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Bolmong, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan, sebab banyaknya laporan masyarakat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di hampir seluruh kecamatan yang ada di wilayah Bolmong.

RDP pun dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Bolmong, Kamis (7/10/2021).

Anggota DPRD Bolmong dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Supandri Damogalad saat membuka RDP menyampaikan, harus ada sinkronisasi data pupuk yang masuk dan yang tersalur kepada petani, serta pupuk yang masih tersisa.

Baca juga: Dinas Pariwisata Manado Bangun Toilet Dengan Anggaran Rp 319 Juta, Kadis: Sudah Sesuai Juknis

Baca juga: Jendral Andika Perkasa Kabulkan Permintaan Serda Imanuel Korban Tertembak KKB di Kisor, Pindah Tugas

Baca juga: Ternyata Rafly N Tilaar Suami Olivia Nathania Belum PNS, Kini Terancam Hukuman Kemenkumham

Komisi III DPRD Bolmong saat menggelar RDP, Kamis (07/10/2021).
Komisi III DPRD Bolmong saat menggelar RDP, Kamis (07/10/2021). (Istimewa/DPRD Bolmong)

"Karena aneh, ketika banyak petani yang tidak kebagian pupuk, namun ada pupuk sisa yang tidak tersalurkan," Supandri mempertanyakan.

Lanjut Supandri menegaskan, Dinas pertanian harus menambah kios-kios tempat penebusan pupuk di wilayah Bolmong.

"Harus ada penambahan, agar mempermudah pelayanan kepada petani," kata Supandri

"Jika tidak, kami akan turun kelapangan langsung, melakukan investigasi," tegasnya.

Selain itu, anggota DPRD Mas'ud Lauma mengatakan, pengisian pupuk yang masih kurang di beberapa Kecamatan wilayah di Bolmong itu agar dapat diatasi dan dipenuhi.

"Harus ada penambahan stok di setiap wilayah kecamatan yang ada," ucap Lauma.

Selanjutnya anggota DPRD Febrianto Tangahu tegas dalam kesempatannya mempertanyakan, apakah setiap petani memperoleh informasi tentang adanya pupuk atau tidak.

"Jangan-jangan petani tidak mendapatkan informasi ada tidaknya pupuk bersubsidi, atau kurangnya sosialisasi," tegas Tangahu.

"Jangan sampai petani sudah teriak sana-sini, baru ada tindakan dari Dinas pertanian," sambungnya.

Komisi III DPRD Bolmong saat menggelar RDP, Kamis (07/10/2021).
Komisi III DPRD Bolmong saat menggelar RDP, Kamis (07/10/2021). (Istimewa/DPRD Bolmong)

Senada anggota DPRD Sulhan Magabarani juga menegaskan bahwa, persoalan kelangkaan pupuk harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas pertanian Bolmong.

"Harus segera diatasi, agar tidak berdampak pada hasil pertanian, dan agar tidak ada kejenuhan para petani dalam mengelola lahan pertaniannya," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Bolmong Remon Ratu, dalam kesempatannya mengatakan, kelangkaan pupuk bersubsidi disebabkan karena kuota untuk Bolmong yang terbatas.

"Memang karena kuota yang kita dapatkan terbatas," sanggahnya.

Diketahui RDP dihadiri oleh anggota DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu, Supandri Damogalad, Sulhan Magabarani, Mas'ud Lauma, Sutarsi Mokodompit, Satira Manoppo, Dyas Potabuga.

Selain melakukan RDP dengan Dinas Pertanian, DPRD Bolmong juga melakukan RDP dengan BPBD Bolmong di hari yang sama. (ADV)

Baca juga: PT Kimong di Bolmong Ditargetkan Beroperasi Awal Tahun Depan

Baca juga: Pelaut Asal Riau Jadi Korban Pencurian Setelah Main di Bitung, HP hingga Motor Dibawa Kabur

Baca juga: Heboh Perdagangan Bayi Dibandrol Rp 1 Juta, Dinas PPPA Sulut Siap Fasilitasi Pendampingan Korban

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved