Bolmong
DPRD Bolmong Gelar RDP Dengan BPBD dan Dinas Pertanian Dalam Sehari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Komosi III, menggelar RDP dengan dengan Dinas Pertanian Bolmong
Penulis: Nielton Durado | Editor: Dewangga Ardhiananta
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), melalui Komisi III, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertanian Bolmong, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.
Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan, sebab banyaknya laporan masyarakat tentang kelangkaan pupuk bersubsidi di hampir seluruh kecamatan yang ada di wilayah Bolmong.
RDP pun dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Bolmong, Kamis (7/10/2021).
Anggota DPRD Bolmong dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Supandri Damogalad saat membuka RDP menyampaikan, harus ada sinkronisasi data pupuk yang masuk dan yang tersalur kepada petani, serta pupuk yang masih tersisa.
Baca juga: Dinas Pariwisata Manado Bangun Toilet Dengan Anggaran Rp 319 Juta, Kadis: Sudah Sesuai Juknis
Baca juga: Jendral Andika Perkasa Kabulkan Permintaan Serda Imanuel Korban Tertembak KKB di Kisor, Pindah Tugas
Baca juga: Ternyata Rafly N Tilaar Suami Olivia Nathania Belum PNS, Kini Terancam Hukuman Kemenkumham

"Karena aneh, ketika banyak petani yang tidak kebagian pupuk, namun ada pupuk sisa yang tidak tersalurkan," Supandri mempertanyakan.
Lanjut Supandri menegaskan, Dinas pertanian harus menambah kios-kios tempat penebusan pupuk di wilayah Bolmong.
"Harus ada penambahan, agar mempermudah pelayanan kepada petani," kata Supandri
"Jika tidak, kami akan turun kelapangan langsung, melakukan investigasi," tegasnya.
Selain itu, anggota DPRD Mas'ud Lauma mengatakan, pengisian pupuk yang masih kurang di beberapa Kecamatan wilayah di Bolmong itu agar dapat diatasi dan dipenuhi.
"Harus ada penambahan stok di setiap wilayah kecamatan yang ada," ucap Lauma.
Selanjutnya anggota DPRD Febrianto Tangahu tegas dalam kesempatannya mempertanyakan, apakah setiap petani memperoleh informasi tentang adanya pupuk atau tidak.
"Jangan-jangan petani tidak mendapatkan informasi ada tidaknya pupuk bersubsidi, atau kurangnya sosialisasi," tegas Tangahu.
"Jangan sampai petani sudah teriak sana-sini, baru ada tindakan dari Dinas pertanian," sambungnya.

Senada anggota DPRD Sulhan Magabarani juga menegaskan bahwa, persoalan kelangkaan pupuk harus segera ditindaklanjuti oleh Dinas pertanian Bolmong.
"Harus segera diatasi, agar tidak berdampak pada hasil pertanian, dan agar tidak ada kejenuhan para petani dalam mengelola lahan pertaniannya," jelasnya.