Berita Nasional

Viral Sosok Fajar Sidik Napu, Pendamping PKH Gorontalo yang Dimarahi Mensos Tri Rismaharini

Dengan lemah lembut Fajar Sidik Napu mengaku kemarahan yang telah diterimanya dari Menteri Sosial ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab

Editor: Alpen Martinus
ISTIMEWA Kemensos
Menteri Sosial Tri Rismaharini 

TRIBUNMANADO.CO.ID-Beberapa hari lalu Menteri Sosial Tri Rismaharini berkunjung ke Gorontalo.

Saat itu ia sempat melakukan rapat bersama para pendamping keluarga harapan.

Rapat tersebut sempat direkam, dan ada satu momen Mensos marah-marah dengan gaya khasnya.

Baca juga: Tanggapan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Terkait Sikap Mensos Tri Rismaharini kepada Pegawainya

Ini Sosok Pegawai PKH yang Dimarahi Mensos Risma, Apakah Dendam Telah Dipermalukan, Ini Tanggapannya
Fajar Sidik Napu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Gorontalo yang sempat dimarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Video kemarahan Menteri Sosial ini sempat viral dan mengundang perhatian banyak orang.(KOMPAS.COM/SALMAN) 

Sempat viral videonya saat dimarahi Mensos Risma, akhirnya sosok pegawai PKH di Gorontalo ini buka suara.

Pegawai PKH itu yakni bernama Fajar Sidik Napu

Berikut ungkapan Fajar Sidik Napu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sempat dimarahi Menteri Sosial Tri Rismaharini?

Dengan lemah lembut Fajar Sidik Napu mengaku kemarahan yang telah diterimanya dari Menteri Sosial ini merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya.

Bahkan Fajar mengaku telah memaafkan semua yang telah terjadi.

Baca juga: Tanggapan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie Terkait Sikap Mensos Tri Rismaharini kepada Pegawainya

“Saya tidak mungkin memarahi orangtua sendiri, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” kata Fajar Sidik Napu, Minggu (3/10/2021).

Fajar mengaku banyak media massa yang bertanya apakah ia keberatan dengan tindakan Menteri Sosial yang memarahinya sambil menuding-nuding di dalam pertemuan yang dihadiri banyak orang.

Menurut Fajar Sidik Napu, saat itu ia meneruskan pertanyaan seorang kepala desa yang mengatakan ada 26 nama penerima PKH yang belum menerima uang.

Fajar menjelaskan nama-nama tersebut belum masuk di daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi domain Kementerian Sosial.

Baca juga: Mensos Tri Rismaharini Tinjau 4 Titik Banjir di Kabupaten Bоlmоng, Yasti Beri Apresiasi

“Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujar Fajar Sidik Napu.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved