Berita Bolmong
PAD Bolmong Naik Rp 6,8 Miliar Setelah Perubahan
Penyusunan dokumen Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), mulai dibahas di tingkat DPRD.
Penulis: Nielton Durado | Editor: Chintya Rantung
Setelah perubahan bertambah sebesar Rp31.105.567.190, atau bertambah 4,69% menjadi Rp695.044.454.297.
Belanja modal pada tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 160.415.072.615.
Setelah perubahan berkurang sebesar Rp 8.154.199.187, atau berkurang 45,08% menjadi Rp 152.260.873.428.
Belanja tidak terduga pada tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 2.197.209.387.
Setelah perubahan berkurang sebesar Rp 6.604.338.533, atau berkurang 54,15% menjadi Rp 5.592.870.854.
Belanja transfer pada tahun 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 220.910.312.566.
Setelah perubahan bertambah sebesar Rp 1.405.938.377, atau bertambah 0,64% menjadi Rp 222.316.250.943.
Untuk pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan sebesar Rp 35.527.567.837.
Setelah perubahan bertambah sebesar Rp 10.946.098.431, atau bertambah 30,81% menjadi Rp 46.473.666.268.
Pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp5.490.000.000.
Setelah perubahan tidak bertambah yakni Rp 5.490.000.000. Dimana pengeluaran pembiayaan ini digunakan untuk penyertaan modal daerah.
Sedangkan untuk pembiayaan netto pada tahun anggaran 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 30.037.567.837, setelah perubahan bertambah sebesar Rp 10.946.098.431.
Atau bertambah 36,44% menjadi Rp 40.983.666.268, sehingga total APBD Kabupaten Bolmong pada tahun anggaran 2021 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp 1.062.951.481.675.
Setelah perubahan bertambah sebesar Rp 17.752.967.847, atau bertambah 1,67% menjadi Rp 1.080.704.449.522.
“APBD yang disampaikan, merupakan gambaran umum pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2021, yang sesuai dengan perubahan RKPD Bolmong, tahun anggaran 2021. Ini diharapkan dapat dibahas bersama oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif,” ungkapnya. (Nie)