Breaking News:

Utang Pemerintah

Utang Pemerintah Indonesia Sudah Rp 6.625 Triliun, Airlangga: Hampir Semua Negara Utangnya Naik

Seperti uang diketahui sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, membuat utang pemerintah makin meningkat.

Editor: Glendi Manengal
via Serambinews
Ilustrasi uang tunai. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Seperti uang diketahui sejak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Membuat utang pemerintah makin meningkat.

Terkait hal uang pemerintah mencapai Rp 6.625,43 Triliun.

Baca juga: Bertahun-tahun Rusak, Jalan Lengkong Wuaya Akhirnya Diperbaiki, Warga Berharap Gunakan Aspal

Baca juga: Sosok Jenderal Agum Gumelar Sebut Eks Panglima Gatot Nurmantyo Bikin Gaduh soal TNI Disusupi PKI

Baca juga: Gempa Terkini Rabu (29/9/2021), Yogyakarta Diguncang, Ini Info BMKG Magnitudo dan Lokasinya

Utang pemerintah Indonesia makin meroket.

Posisi utang pemerintah sudah menembus Rp 6.625,43 triliun pada akhir Agustus 2021, atau sudah 40,84 persen dari PDB Indonesia.

Hal ini membuat khawatir sejumlah pihak termasuk DPR RI.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal yang wajar meski tetap harus dikelola dengan baik.

Kata Airlangga, tak hanya Indonesia, semua negara juga mengalami lonjakan utang.

"Rasio utang memang naik. Namun kita tidak sendirian, hampir semua negara rasio utangnya naik," kata Airlangga dalam Forum Indonesia Bangkit Volume 3 di Jakarta, Rabu (29/9/2021)

Airlangga menuturkan, menanjaknya utang disebabkan oleh gelombang ketiga Covid-19 varian Delta di Indonesia.

Penyebaran varian tersebut membuat pemerintah terpaksa menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utamanya di klaster kesehatan dan perlindungan sosial.

Tercatat saat ini, anggaran PEN melonjak menjadi Rp 744,75 triliun dari sebelumnya Rp 699,43 triliun.

"Kemarin ada lembaga yang menanyakan terkait burden sharing saya sampaikan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 varian delta tidak ada satu dari 215 negara yang memprediksi bahwa pandemi berjalan mendekati 2 tahun," ujar dia.

Untuk memperkecil penarikan utang, pemerintah kemudian melanjutkan kerja sama berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) sebagai langkah extraordinary.

"Tentu harus diambil langkah-langkah extraordinary.

Kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo) bekerja sama untuk burden sharing termasuk dalam pengadaan vaksin," pungkas Airlangga.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved