Kedutaan Besar Afghanistan di Luar Negeri Lumpuh, Tak Punya Uang untuk Gaji dan Operasional

Dua staf kedutaan Afghanistan di New Delhi menggambarkan hal serupa.

Mereka juga kehabisan uang tunai untuk misi melayani ribuan warga Afghanistan yang ingin pulang bersatu dengan keluarga atau warganya yang ingin mengajukan suaka.

Kedua staf di Kanada dan India ini sangat yakin mereka tidak ingin kembali ke Afghanistan.

Mereka takut menjadi sasaran karena hubungan mereka dengan pemerintah sebelumnya.

Tetapi mereka juga akan berjuang untuk mendapatkan suaka di India, di mana ribuan warga Afghanistan telah menghabiskan bertahun-tahun mencari status pengungsi.

"Saya hanya harus berdiam di gedung kedutaan dan menunggu untuk keluar ke negara mana pun yang mau menerima saya dan keluarga," kata salah satu dari mereka.

Mayoritas diplomat memilih menunggu, meski ada yang terang-terangan mengeritik Taliban.

Rata-rata diplomat berharap negara tuan rumah tidak buru-buru mengakui Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan, yang bisa berimplikasi membahayakan mereka.

Di Tajikistan, beberapa staf kedutaan berhasil membawa keluarga mereka melintasi perbatasan dalam beberapa pekan terakhir.

Seorang diplomat senior di kedutaan ini mengatakan, mereka sedang mempertimbangkan menjadikan kantor kedutaan sebagai tempat tinggal mereka.

Seperti sesame diplomat Afghanistan di seluruh dunia, katanya, mereka berencana pulang ke Afghanistan selagi Taliban berkuasa.

“Sangat jelas bahwa tidak seorang diplomat Afghanistan yang ditempatkan di luar negeri ingin kembali,” kata seorang diplomat senior Afghanistan di Jepang.

“Kami semua bertekad untuk tetap di tempat kami sekarang dan mungkin banyak negara akan menerima bahwa kami adalah bagian dari pemerintah yang berada di pengasingan,” katanya.

Afzal Ashraf, pakar hubungan internasional dan dosen tamu pada Universitas Nottingham Inggris, mengatakan, misi Afghanistan di luar negeri menghadapi periode ketidakpastian yang berkepanjangan ketika negara-negara memutuskan apakah akan mengakui Taliban.

“Apa yang bisa dilakukan kedutaan-kedutaan itu? Mereka tidak mewakili pemerintah. Mereka tidak memiliki kebijakan untuk diterapkan,” katanya.