Breaking News:

Berita Nasional

Jaksa Agung Ancam Rombak Posisi Kajati dan Kajari, Tegas Tak Mau Main-main dengan Korupsi

Burhannudin menjelaskan optimalisasi fungsi pemberantasan korupsi merupakan tugas mutlak bagi Kajati hingga Kajari yang telah diberikan amanat.

Editor: Rhendi Umar
Penkum Kejagung
Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Burhanuddin 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Evaluasi kini dilakukan oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Seluruh kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi hingga Kepala Kejaksaan Negeri tengah dipantau.

Bagi mereka yang bekerja tidak maksimal untuk mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya bakal diganti. 

Penegasan ini disampaikan Burhannudin saat membuka rapat kerja teknis bidang tindak pidana khusus 2021 secara virtual dari ruang kerjanya di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (15/9/2021).

"Tidak akan bosan mengingatkan saudara sekalian, bahwa akan ada evaluasi kepada setiap kepala satuan kerja baik itu Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berkinerja kurang maksimal yaitu tidak mampu mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya, Saya ingatkan sekali lagi ini bukan targeting!" kata Burhanuddin dalam keterangannya, Rabu (15/9/2021).

Burhannudin menjelaskan optimalisasi fungsi pemberantasan korupsi merupakan tugas mutlak bagi Kajati hingga Kajari yang telah diberikan amanat.

Menurutnya, pemberantasan korupsi menjadi salah satu indikator yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Salah satu indikator tingkat kepercayaan pemerintah kepada kita dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat diukur dengan ditambahkannya anggaran penanganan tindak pidana korupsi di setiap satker," ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta Kajati hingga Kajari dapat mentaati perintah tersebut. Dia pun targetkan minimal satuan kerja sapat menyelesaikan atau mengangkat 2 perkara korupsi.

"Kepada saudara sekalian menjawab kepercayaan yang telah diberikan tersebut dengan cara menyerap habis anggaran penanganan perkara tindak pidana korupsi, artinya minimal setiap satker Kejari harus mampu mengangkat 2 perkara tindak pidana korupsi," jelasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved