Berita Nasional

Anies Baswedan Diminta Tidak Paranoid dengan Hak Interpelasi dengan Lobi Tujuh Fraksi  

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paranoid atas bergulirnya hak interpelasi.

Editor: Rhendi Umar
Dok. Humas DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wagub Ahamd Riza Patria. Terbaru, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kebijakan warga yang sudah divaksin Covid-19 dua kali bisa bebas ke mana saja meski PPKM diperpanjang. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak paranoid atas bergulirnya hak interpelasi.

Apalagi, Anies dikenal sebagai kepala daerah yang cakap dalam beretorika.

“Gubernur sekarang ini kan pandai dalam segala podium. Harusnya ini menjadi panggung beliau untuk menjelaskan serinci-rincinya kepada rakyat Jakarta melalui hak bertanya (interpelasi),” kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike pada Sabtu (4/9/2021).

Menurut Yuke, interpelasi merupakan hak yang paling rendah dibanding dua hak lainnya, yaitu hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Yuke berujar bahwa interpelasi merupakan hak yang sangat lumrah karena berkaca pada pengalaman sebelumnya, dewan juga pernah mengajukan hak interpelasi bahkan hak angket.

Pada tahun 2014-2015, dewan pernah memakai hak angket terkait dokumen RAPBD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kemudian pada awal tahun 2018, dewan kembali mengajukan hak interpelasi kepada gubernur selanjutnya, yaitu Anies Baswedan tentang penataan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Sekarang interpelasi Formula E, jadi ini sudah pernah dan itu normal-normal saja. Tidak ada agenda di luar itu, apalagi paranoid sampai menjatuhkan pemerintah daerah,” ujar Yuke.

“Jadi harus dijelaskan secara rinci, bukan malah parno melobi fraksi dengan susah payah mengumpulkan di rumah dinasnya,” terang Yuke yang juga menjadi anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Berdasarkan proyeksi dari fraksinya, potensi pemborosan duit dari ajang balap itu mencapai Rp 4,48 triliun bila digelar selama lima musim.

Duit sebanyak itu seharusnya dialihkan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya pinjaman modal, pembangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya.

Yuke juga menyoroti soal ajang balap itu yang bakal digelar selama lima musim 2020-2024 memakai anggaran tahun jamak (multi years).

Yuke mengucapkan  bahwa sesuai aturan yang ada kepala pemerintahan dilarang membuat kebijakan yang menyedot anggaran melebihi masa baktinya.

“Sesuai peraturan pemerintah juga kan tidak boleh melewati masa bakti kepala daerah 2019-2024, sedangkan Formula E ini aja yang awal belum diadakan,” ucap Yuke.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved