Breaking News:

Nasional

PDIP Galau Dilema soal Isu Amandemen UUD 1945 'Jokowi 3 Periode', 2 Partai Setuju 6 Menolak

Reaksi PDIP soal isu Amandemen UUD 1945 yang kini mencuat terkait penambahan masa jabatan presiden.

Editor: Frandi Piring
Dok. PDIP
Potret Pertemuan PDIP. Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Terbaru isu Amandemen UUD 1945 Penambahan Masa Jabatan Presiden mencuat. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu Amandemen UUD 1945 kembali menjadi perbincangan hangat publik tanah air.

Hal itu mencuat setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8/2021) lalu yang memancing perhatian publik terkait isu Amandemen UUD 1945.

Pertemuan Ketua MPR dan Jokowi itu dikhawatirkan merujuk pada hal pembahasan penambahan masa jabatan presiden.

Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Presiden Jokowi. Isu Amandemen UUD 1945.
Ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Presiden Jokowi. Isu Amandemen UUD 1945. (Kompas TV)

Pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain.

Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari dua partai politik yang memiliki kader di MPR. Keduanya adalah PPP dan PKB

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan sepakat dengan amandemen UUD RI Tahun 1945 untuk menghadirkan PPHN agar siapapun yang menjadi Presiden memiliki landasan filosofis dan ideologis yang lebih komprehensif, tidak sekadar menafsirkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. 

"Ini untuk menjawab kekhawatiran bahwa PPHN akan meniadakan keleluasaan Presiden untuk mengartikulasikan visi dan misinya dalam menjalankan pemerintahan seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak," kata Arsul kepada KOMPAS TV, Selasa (17/8/2021). 

Menurut dia, bila nanti ada yang mengusulkan untuk memperluas pembahasan amandemen, seperti membahas masa jabatan presiden, dipastikan akan ditolak oleh seluruh anggota MPR. 

"Jadi meski bisa jadi dilempar sebagai wacana di tengah publik, namun sulit untuk menjadi agenda amandemen pada akhirnya," ujarnya. 

Hal Senada dikatakan Ketua DPP PKB Daniel Johan,  pihaknya mendukung rencana amandemen UUD 1945 yang diusulkan oleh MPR.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved