Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Terkini Nasional

Masih Kenal Dahlan Iskan? Mantan Menteri BUMN Selalu Kritik Kerja Ahok: Gak Masuk Akal Soalnya

Dahlan Iskan beberapa kali mengkritik kinerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok termasuk limit kartu kredit korporat hingga Rp 30 miliar

Penulis: Rhendi Umar | Editor: Rhendi Umar
Tribunnews.com
Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengomentari hebohnya kabar Basuki Tjahaja Purnama menjadi satu di antara petinggi BUMN. 

Salah satu reaksi datang dari Mantan Menteri BUMN 2011-2014 Dahlan Iskan. Dahlan mengaku terkejut dengan informasi tersebut.

Bahkan, dia menilai limit kartu kredit sebesar Rp 30 miliar itu tak masuk akal.

"Pak Ahok ngomong gitu (30 m)? Gak salah kutip?" ungkapnya saat ditanya bagaimana pendapatnya tentang fasilitas kartu kredit korporat Pertamina yang diterima Ahok mencapai Rp 30 miliar.

"Takutnya saya komentar nanti ternyata salah kutip. Gak masuk akal soalnya," imbuhnya.

Bukan kali Ini Dahlan mengkritik Ahok.

Dia sebelumnya berseberangan pendapat soal Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless.

Dahlan Iskan menilai, Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.

Dahlan pun mempertanyakan proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok.

"Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina. Kok kesannya, dari nada suara BTP, seperti Peruri memeras Pertamina,” ujar Dahlan.

Lebih lanjut, Dahlan kembali mempertanyakan apakah proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok adalah dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas.

“Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?” ujarnya.

Menteri BUMN <a href='https://manado.tribunnews.com/tag/dahlan-iskan' title='Dahlan Iskan'>Dahlan Iskan</a>.
Menteri BUMN Dahlan Iskan. (Kompas.com/SABRINA ASRIL)

Namun, Dahlan menyadari bahwa Peruri memiliki anak usaha yang mempunyai izin atas keamanan digital atau digital security perusahaan pelat merah.

Dengan demikian, setiap BUMN yang ingin melakukan pengamanan terkait digital security perusahaan harus berhubungan dengan Peruri.

Apabila benar proyek yang dimaksud oleh Ahok ialah terkait digital security tersebut, maka Dahlan menilai Peruri memiliki hak untuk mematok biaya sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina.

Sumber: Tribun Manado
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved